Hak Cipta: Cakupan dan Sanksi Pelanggaran

KOMPAS.com - Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didalamnya termasuk juga program komputer.

Di Indonesia, hak cipta menjadi salah satu basis penting bagi perkembangan ekonomi kreatif nasional. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang dari inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Sementara, ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Sehingga, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak eksklusif pencipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Baca juga: Apakah Cover Lagu di Youtube Melanggar Hak Cipta? Simak Ulasannya

Cakupan Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, cakupan hak cipta meliputi:

• Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
• Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
• Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
• Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
• Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
• Arsitektur.
• Peta.
• Seni batik.
• Fotografi.
• Sinematografi.
• Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selain ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, UU Nomor 19 Tahun 2002 juga mengatur mengenai ciptaan yang tidak memiliki hak cipta, yaitu:

• Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
• Peraturan perundang-undangan.
• Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
• Putusan pengadilan atau penetapan hakim.
• Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis.

Baca juga: Serahkan Surat Hak Cipta Mars dan Himne KPK, Menkumham Tegaskan Prosesnya Cepat dan Tanpa Pungli

Pelanggaran dan Sanksi

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang diatur dalam UU hak cipta adalah:

• Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar rupiah.
• Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta rupiah.
• Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta rupiah.

Referensi

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta