Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Usul PTM 100 Persen Dilakukan Bertahap, Masih Banyak Sekolah Tak Disiplin Prokes

Kompas.com - 18/03/2022, 09:27 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan, pemerintah layak mempertimbangkan penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen secara bertahap.

Berdasarkan temuan P2G, masih banyak sekolah yang melanggar ketentuan SKB Empat Menteri, khususnya terkait dengan protokol kesehatan (prokes).

"Evaluasi P2G terkait PTM 100 persen sejak Januari lalu, masih banyak terjadi pelanggaran SKB Empat Menteri khususnya disiplin prokes di sekolah. Hampir terjadi di semua sekolah," ujar Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Perusahaan Ini Dukung PTM Kondusif di 30 SMK Jakarta

Iman menjelaskan, bentuk pelanggaran paling umum terjadi yakni siswa dan guru tak memakai masker di sekolah, tidak jaga jarak 1 meter di kelas, dan sekolah ber AC kelasnya tidak membuka ventilasi.

Pelanggaran lain yakni kantin sudah beroperasi padahal dilarang oleh SKB, tidak periksa suhu dan tidak foto barcode PeduliLindungi sebelum masuk sekolah, tidak pakai masker sepulang sekolah, dan siswa nongkrong sepulang sekolah melanggar 3M.

Iman pun menjelaskan, laporan tersebut berasal dari jaringan guru P2G di berbagai wilayah.

"Menurut guru SMA ini, implementasi SKB 4 Menteri hanya macan kertas selama ini, akibat minimnya pengawasan dari aparat di daerah khususnya, seperti Satpol PP, Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan kurangnya teladan disiplin Prokes dari masyarakat," kata Iman.

Baca juga: PPKM Level 3 Kota Padang, PTM di Sekolah Dibatasi 50 Persen

Selain itu, Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim mengatakan, penerapan PTM 100 persen secara bertahap juga bisa diterapkan bila kasus harian Covid-19 konsisten menurun dan positivity rate (PR) menyentuh 5 persen.

P2G meminta Pemerintah dan Pemda memperhitungkan, memetakan perkembangan kasus Covid setidaknya 2 minggu ke depan, sampai awal April.

"Termasuk mengamati tren kasus Covid-19 secara global, sebab cukup mencemaskan juga varian Delta-Omicron dan kasus ledakan kasus terbaru di Cina. Karena saling terkoneksi, misalnya dengan tingkat perjalanan wisata dari mancanegara ke Indonesia yang sudah dipermudah aturannya," jelas Satriawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com