Demokrat: Alasan Luhut untuk Tunda Pemilu Sudah Tak Berkualitas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menganggap wacana penundaan pemilu ini sudah terstruktur secara sistematis.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai wacana penundaan pemilu ini bahkan semakin terang benderang digulirkan oleh elite penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

"Nikmat berkuasa mengubah mereka menjadi bromocorah reformasi dan demokrasi," singgung Kamhar, Kamis (17/3/2022).

Lebih lanjut, Kamhar menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai salah satu lingkaran kekuasaan yang mendukung pemilu ditunda.

Baca juga: Otak Atik Logika Luhut soal Perlunya Pemilu Ditunda: Tak Ada Alasan Jokowi Turun?

Dia mengaku miris melihat manuver-manuver yang dilakukan Luhut dalam mendukung penundaan pemilu. Padahal, Luhut adalah pembantu Presiden.

"Yang satu ini (Luhut) terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi," ujarnya.

"Padahal Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang sesuai tupoksi sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu," sambung dia.

Kamhar mengatakan, Luhut bahkan masih melanjutkan argumentasinya terhadap penundaan pemilu.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu 2024, Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun

Kekinian, Kamhar menyoroti narasi Luhut yang menyinggung Pemilu tidak perlu terburu-buru, karena akan menimbulkan polarisasi di masyarakat.

"Setelah big data, sekarang argumentasi cebong-kadrun. Ini sudah tidak relevan semenjak Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi pembantu Presiden Jokowi," tuturnya.

"Lagi pula itu argumen yang paling tak berkualitas dan sama sekali tak ada relevansinya dengan penundaan pemilu," tambah Kamhar.

Baca juga: Tolak Jabat Presiden Seumur Hidup, Soeharto: Kenapa Ribut-ribut!

Menurut Kamhar, berbagai argumentasi yang dinyatakan Luhut selama ini tidak kuat dan tidak bisa diterima.

Oleh karena itu, ia meminta Luhut fokus terhadap tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Menko Marves.

Di sisi lain, Kamhar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tindakan tegas menertibkan menteri-menterinya terkait wacana penundaan pemilu.

"Presiden Jokowi mesti tegas mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi. Apalagi berpotensi menjerumuskannya melanggar konstitusi. Jika terus menerus melakukan pembiaran, publik akan berpikir Pak Lurah main dua kaki," pungkas Kamhar.

Baca juga: KPK Ungkap Ada Pejabat Pemprov DKI Cairkan Cek Rp 35 Miliar Usai Pensiun

Sebelumnya, Busyro Muqqodas menilai isu penundaan pemilu yang dikemukakan elite politik sebagai penistaan terhadap konstitusi.

Busyro menyebut bahwa elite-elite politik yang terlibat wacana ini berniat mengawetkan kekuasaan.

"Ini menunjukkan semakin tumpulnya kepekaan tentang pentingnya sifat jujur, cerdas, dan keteladanan prima dalam menjalankan amanat rakyat," kata Busyro dalam diskusi virtual, Rabu (16/3/2022).

"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu," lanjutnya.