Luhut Pertanyakan Alasan Jokowi Harus Turun 2024, Pimpinan Komisi II: Perintah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta seluruh pejabat negara untuk taat dan mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini disampaikan Saan merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya pada tahun 2024 mendatang.

"Kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi penting karena itu yang mengatur kita bernegara. Jadi sekali lagi, kenapa harus turun, karena memang itu perintah konstitusi," kata Saan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Baca juga: KSP: KPU-Bawaslu Terpilih Dilantik 11 April 2022, Tak Akan Ganggu Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Saan mengingatkan, konstitusi telah mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode sehingga Jokowi harus meninggalkan jabatannya pada tahun 2024.

Politikus Partai Nasdem itu pun mengaku heran mengapa Luhut mempertanyakan hal tersebut sedangkan Jokowi sudah berulang kali menyatakan bahwa ia mematuhi konstitusi.

"Saya enggak ngerti ya, jangan sampai bahwa ambisi personal itu dijadikan agenda politik," kata Saan.

Saan juga berpendapat, Luhut semestinya tidak perlu menyampaikan pernyataan yang kontroversial agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Sebaiknya memang pejabat-pejabat pemerintah terutama menteri untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang memicu kegaduhan-kegaduhan, itu tidak kondusif dalam upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai program," ujar Saan.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Luhut dan Mahfud Beda Sikap soal Penundaan Pemilu, di Mana Kuasa Jokowi?

Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

"(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," ujarnya.