DPR Akan Pantau Kebijakan Pemerintah Sebelum Panggil Mendag soal Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan membahas ulang rencana pemanggilan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk ketiga kalinya sambil memantau perkembangan terkini soal kelangkaan minyak goreng.

Dasco mengatakan, rencana pemanggilan itu perlu dibahas kembali karena persoalan itu sudah diambil alih oleh Presiden Joko Widodo dan ketersediaan minyak goreng sudah dijamin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Karena ini sudah diambil alih oleh presiden dan dilaksanakan oleh kapolri, maka jadwal pemanggilan ketiga itu sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Baca juga: DPR Ancam Panggil Paksa Mendag Usai Mangkir Rapat, Begini Mekanismenya...

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, pemanggilan Lutfi awalnya bertujuan untuk mengetahui penyebab kelangkaan minyak goreng dan mencadi solusinya.

Namun, karena pemerintah sudah membuat keputusan soal minyak goreng selepas rapat terbatas pada Selasa (15/3/2022), DPR akan memantau terlebih dahulu pelaksanaan keputusan pemerintah di lapangan.

"Kita akan monitor dalam jangka waktu beberapa hari ini untuk kemudian menjadi bahan masukan kawan-kawan di komisi terkait," ujar Dasco.

Baca juga: DPR Ancam Panggil Paksa Mendag untuk Rapat Bahas Minyak Goreng

Ia menambahkan, pemanggilan Lutfi pun tidak akan dilakukan dalam waktu dekat

"Mungkin dalam minggu ini enggak," kata Dasco.

Sebelumnya, Dasco mengatakan, DPR akan memanggil paksa Lutfi jika tidak hadir kembali dalam undangan rapat di Komisi VI DPR karena Lutfi sudah dua kali tidak hadir rapat dengan DPR.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR,” kata Dasco dalam rapat paripurna, Selasa.

Dia menyayangkan ketidakhadiran Mendag Lutfi ini, padahal agenda terkait minyak goreng tersebut dinilai sangat penting.

“Kita minta, ya kita sama-sama kan tadi dibilang rakyat menjerit, menteri perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang atau mau pendek kan begitu,” katanya.

Baca juga: Kelangkaan Minyak Goreng Diharapkan Tidak Terjadi Lagi di Bulan Ramadhan

Sementara itu, pada Selasa kemarin, Pemerintah mengumumkan pemberian subsidi untuk harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter usai rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperhatikan distribusi minyak goreng di pasaran.

"Tadi diputuskan bahwa pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan daripada distribusi minyak goreng. Kemudian dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas," ujar Airlangga dalam keterangan pers dari Kantor Presiden yang disiarkan daring pada Selasa sore.

"Termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp 14.000 per liter," tegasnya.

Baca juga: Subsidi-Awasi Distribusi, Cara Pemerintah Atasi Minyak Goreng Langka dan Mahal di Pasaran

Sementara itu, Listyo memastikan bahwa Polri akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait penyesuaian harga minyak di pasar sesuai dengan keputusan pemerintah.

“Tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa minyak curah, kemudian minyak kemasan, sesuai dengan yang disampaikan menyesuaikan dengan harga keekonomian, semuanya ada di pasar,” ujar Listyo.