Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subsidi-Awasi Distribusi, Cara Pemerintah Atasi Minyak Goreng Langka dan Mahal di Pasaran

Kompas.com - 16/03/2022, 06:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan pemberian subsidi untuk harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait pada Selasa (15/3/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperhatikan distribusi minyak goreng di pasaran.

"Tadi diputuskan bahwa pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan daripada distribusi minyak goreng. Kemudian dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga-harga komoditas," ujar Airlangga dalam keterangan pers dari Kantor Presiden yang disiarkan daring pada Selasa sore.

"Termasuk minyak-minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit, maka pemerintah memutuskan bahwa pemerintah akan mensubsidi harga minyak kelapa sawit curah itu sebesar Rp 14.000 per liter," tegasnya.

Baca juga: Ini Penyebab Minyak Goreng Langka Versi Ombudsman

Menurut Airlangga, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah memperhatikan kenaikan harga komoditas minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit secara global.

Nantinya, subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Sementara itu untuk harga minyak kelapa sawit dalam kemasan lain, akan menyesuaikan terhadap nilai keekonomian.

Harapkan ketersediaan minyak goreng lancar

Airlangga pun berharap penyesuaian nilai tersebut akan berdampak pada ketersediaan minyak kelapa sawit, baik di pasar modern maupun pasar tradisional.

Di sisi lain, jajaran kepolisian telah melakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui perkembangan harga minyak di lapangan.

Dalam konferensi pers pada Selasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait penyesuaian harga minyak di pasar sesuai dengan keputusan pemerintah.

Baca juga: YLKI Kritik Operasi Pasar Minyak Goreng Murah Partai Politik

“Tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada untuk memastikan bahwa minyak curah, kemudian minyak kemasan, sesuai dengan yang disampaikan menyesuaikan dengan harga keekonomian, semuanya ada di pasar,” ujar Listyo.

Kapolri juga menyatakan kesiapan seluruh jajarannya untuk terus mengawal ketersediaan dan distribusi minyak goreng di lapangan berjalan dengan baik.

Sindiran presiden soal harga minyak goreng mahal

Sebelum membahas soal kelangkaan minyak goreng dalam rapat terbatas pada Selasa, Presiden Joko Widodo sempat mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan.

Hal ini dilakukan presiden ketika berada di Yogyakarta pada Minggu (13/3/2022).

Melansir keterangan Sekretariat Presiden, saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Jokowi langsung berjalan menuju tempat minyak goreng.

Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng.

Baca juga: Polisi Segel Gudang Minyak Goreng di Depok karena Lakukan Kemas Ulang

“Sejak kapan tidak ada?” tanya Jokowi.

“Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket.

Jokowi pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut.

“Kalau yang dua literan itu Rp 28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp 14.000,” ucap penjaga minimarket.

Tak hanya menanyakan harga, presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Ppresiden.

“Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko.

Selain mengunjungi toko swalayan, Jokowi juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta.

Di kedua pasar tersebut, Jokowi menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp 14.000 per liter hingga Rp 20.000 per liter.

Baca juga: Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah, YLKI: Harus Dibarengi Sistem Distribusi yang Baik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com