Kasak-kusuk Cak Imin Temui Anggota KPU-DPR Terpilih, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bertemu dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih periode 2022-2027 di lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Pertemuan itu menjadi soal karena dilakukan sebelum komisioner KPU-Bawaslu terpilih dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belum lagi, Muhaimin Iskandar beberapa waktu belakangan juga disorot karena dirinya yang pertama kali mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024 dengan alasan stabilitas ekonomi.

Baca juga: Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Dipertanyakan, Perludem: Kapasitasnya sebagai Apa?

Publik pun mempertanyakan maksud dan tujuan pertemuan di Senayan tersebut. Kecurigaan dan indikasi adanya pengarahan Muhaimin terhadap anggota KPU-Bawaslu terpilih pun tak bisa dihindarkan, terlebih soal penundaan pemilu.

Kendati demikian, PKB sendiri melalui Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid menegaskan tidak ada pembahasan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dalam pertemuan tersebut.

"Saya pastikan, tidak ada pembahasan terkait penundaan Pemilu. Tidak ada," kata Jazilul kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Desak Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan, Amien Rais: Kalau Hanya Diam, Kita Bunuh Diri Nasional

Pertemuan itu, kata dia, digelar dalam rangka silaturahim antara Muhaimin dan Komisioner KPU-Bawaslu terpilih.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin disebut ingin mengucapkan selamat dan mendoakan agar Komisioner KPU-Bawaslu terpilih dapat amanah dalam menjalankan tugas ke depan.

Perludem soroti kapasitas Muhaimin

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, pertemuan Cak Imin dan anggota KPU-Bawaslu terpilih tidak memiliki alasan yang kuat.

Pasalnya, para komisioner itu belum dilantik. Perludem pun mempertanyakan kapasitas Cak Imin yang hadir dalam pertemuan itu, entah sebagai pimpinan DPR maupun Ketum PKB.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengingatkan bahwa hubungan kelembagaan baru terjadi jika sudah ada pelantikan secara resmi.

Selain itu, jika pertemuan antara Cak Imin dan para komisioner KPU-Bawaslu sebagai seorang ketum partai politik, maka semestinya tidak hanya dilakukan dengan salah satu parpol.

"Lalu jika hal ini dilakukan, maka seharusnya tidak ke salah satu atau beberapa parpol saja. Karena kan saat ini mereka belum dilantik sebagai anggota KPU. Sehingga kapasitasnya sebagai apa? Kalau hubungan antar lembaga, seharusnya baru bertemu setelah mereka dilantik," jelas Khoirunnisa.

Baca juga: Soroti Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih, PPP: Kalau Konteksnya Silaturahmi, Semuanya Harus Ditemui

Tanggapan Fraksi PPP

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR juga angkat bicara menanggapi pertemuan Cak Imin dan anggota KPU-Bawaslu terpilih di DPR.

Melalui Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi, pertemuan itu juga dipertanyakan meskipun hanya silaturahim.

Sebab, Fraksi PPP menyoroti hanya Cak Imin yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara, para pimpinan DPR lainnya tidak terlihat.

Baca juga: Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Hal itu akan menjadi pertanyaan apabila pertemuan diadakan dengan kapasitas Cak Imin selaku Wakil Ketua DPR.

"Kalau konteks silaturahmi kepada pimpinan DPR, maka seharusnya semua pimpinan DPR diajak pertemuan atau setidaknya juga ditemui satu persatu," kata Awi saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2022).

Anggota Komisi II nilai pertemuan tidak etis

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pertemuan Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu tidak etis dilakukan.

Pertemuan itu dinilai tertutup hanya untuk Muhaimin dan Komisioner penyelenggara pemilu. Ia pun mempertanyakan keberadaan pimpinan DPR lainnya saat Cak Imin mengadakan pertemuan tersebut.

"Pertemuan ini tidak etis. Karena cuma bertemu dengan satu pimpinan. Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI," kata Mardani, Senin.

Mardani mengingatkan agar pimpinan DPR mengedepankan asas transparansi dan keadilan di setiap agenda atau pertemuan.

Pasalnya, setiap agenda atau pertemuan tanpa adanya asas transparansi dan keadilan, dinilai berpotensi menimbulkan kecurigaan.

Salah satu kecurigaan itu, kata Mardani, ada indikasi Muhaimin memberikan arahan kepada Komisioner KPU-Bawaslu.

Baca juga: 7 Aturan Ketat Perjalanan Domestik, meski Tanpa Antigen dan PCR

"Pertemuan dengan pihak mana pun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis," jelasnya.

Respons pimpinan DPR lainnya

Akhirnya, pimpinan DPR lainnya angkat bicara mengenai pertemuan Cak Imin dan Komisioner KPU-Bawaslu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota KPU-Bawaslu terpilih tidak hanya mengunjungi Muhaimin.

Akan tetapi, mereka juga akan menemui semua pimpinan DPR. Dasco mengaku, anggota KPU-Bawaslu telah menemuinya sebelum bertemu Cak Imin.

"Silaturahmi itu tidak dilakukan kepada Cak Imin saja, kepada Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani), kepada wakil-wakil pimpinan DPR yang lain termasuk saya, ke tempat saya dulu sebelum ke Cak Imin justru," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga: Lewat Ritual Kendi Nusantara, Jokowi Dinilai Ingin IKN Jadi Kota yang Hidup dan Menghidupi

Ia pun meminta pertemuan dengan agenda silaturahim itu tidak dijadikan polemik di tengah masyarakat.

Sebaliknya, Dasco menilai silaturahim ke pimpinan DPR dapat dijadikan tradisi baru sebelum anggota KPU-Bawaslu terpilih dilantik.

Respons anggota KPU terpilih

Tengah menjadi sorotan, anggota KPU-Bawaslu terpilih periode 2022-2027 pun membenarkan adanya pertemuan dengan Cak Imin.

Anggota KPU 2017-2022 sekaligus anggota KPU terpilih 2022-2027, Hasyim Asy'ari mengatakan, para anggota KPU-Bawaslu terpilih diminta bekerja sesuai konstitusi dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 oleh pimpinan DPR.

"Topik yang disampaikan dalam audiensi tersebut agar KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 bekerja berdasarkan konstitusi dan UU Pemilu. Dalam audiensi juga dipesankan agar KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, mandiri, akuntabel, dan transparan," kata Hasyim saat dihubungi, Senin.

Ia juga menegaskan, tidak hanya Cak Imin yang ditemui anggota KPU-Bawaslu terpilih. Melainkan, juga menemui Ketua DPR Puan Maharani serta Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, Hasyim menambahkan bahwa para anggota KPU-Bawaslu terpilih turut menyampaikan bahwa kedua penyelenggara pemilu ini merupakan lembaga yang memiliki karakter pelayanan.

Artinya, melayani pemilih dalam menggunakan haknya dan melayani peserta pemilu.

"Karena itu, agar layanan berjalan efektif, diharapkan digunakan metode komunikasi yang strategis," ucapnya.