PPP Wanti-wanti Pemerintah Tak Gantikan Batalnya Investasi SoftBank di IKN dengan APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menyoroti mundurnya perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank, dari pendanaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menyayangkan mundurnya Softbank dari salah satu investor pembangunan IKN.

"Karena keterlibatan softbank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indonesia khususnya pembangunan IKN," kata Baidowi dalam keterangannya, Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Kenapa SoftBank Mundur Berinvestasi dari Proyek IKN Nusantara?

Awiek, sapaan akrab Baidowi mengatakan, dengan mundurnya softbank IKN kehilangan nilai investasi sebesar 100 miliar dollar AS.

Atas kondisi itu, pemerintah diminta harus segera bergerak mencari tambahan investor untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal sekaligus menjawab keraguan publik.

Melihat mundurnya Softbank dari pendanaan, Awiek meminta pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan menggantikannya menggunakan APBN.

"Jangan sampai dengan ini pemerintah menggantikan batalnya investasi softbank dengan APBN. Meskipun penggunaan APBN diperbolehkan, namun masih banyak urusan negara ini yang harus ditanggung APBN," pesan Awiek.

Anggota Komisi VI DPR itu menambahkan, mundurnya Softbank menjadi pekerjaan rumah pertama dari duet Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Keduanya diingatkan soal keberlanjutan proyek IKN yang ramah investor dan tidak membebankan APBN.

"Publik sangat menunggu kiprah dua tokoh tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sofbank mundur dari pendanaan proyek IKN baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: Faktor Apa Saja yang Pengaruhi Softbank Mundur Investasi dari Proyek IKN?

Tak pelak, investasi senilai 100 miliar dollar AS gagal didapat RI.

Mundurnya Softbank terjadi bahkan ketika Presiden Jokowi sudah menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai anggota dewan komite pengarah proyek IKN.

Son ditunjuk bersamaan dengan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.