Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Terkait Persoalan Pangan Akhir-akhir Ini, Anggota DPR Minta Bulog Jadi Stabilisator Harga

Kompas.com - 12/03/2022, 10:47 WIB
Inang Sh ,
Anissa DW

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) memaksimalkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis.

Pasalnya, ia menilai, lembaga tersebut memiliki instrumen logistik paling lengkap di setiap kabupaten/kota di Indonesia sehingga leluasa melakukan operasi pasar dengan cadangan stok yang cukup untuk berbagai komoditas pangan strategis.

Untuk itu, Andi meminta Bulog segera memaksimalkan fungsinya sebagai stabilisator harga di tingkat produsen (petani) dan konsumen.

“Seharusnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menjadi lembaga paling strategis untuk dapat mengendalikan berbagai persoalan pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).

Andi menilai, Bulog adalah lembaga yang koordinatif dengan berbagai lembaga pemerintah setingkat kementerian atau di bawahnya dan memiliki fungsi sebagai pengendali penuh pengelolaan pangan, mulai dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Bulog Belum Dapat Penugasan untuk Bantu Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Bulog juga bisa mengelola pangan mulai dari penyediaan pupuk, benih, persiapan lahan, serta sarana dan prasarana produksi di tingkat hulu, pelaksanaan produksi dan sampai akhir panen, pascapanen, distribusi, hingga berujung tata niaga pangan sampai konsumen akhir.

“Akan tetapi kenyataannya, dalam 10 tahun penantian lembaga pengampu pangan ini terbentuk, harapan yang dinantikan sekian lama atas amanat Undang-Undang (UU) Pangan jauh dari ekspektasi,” tuturnya.

Andi pun mengatakan, peran maksimal Bulog pada 2022 dapat menjadi bukti bahwa lembaga ini masih memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyangga pangan. 

Politisi PKS itu menjelaskan, berbagai bahan pangan, mulai dari tahu, tempe, minyak goreng, daging, cabai, bawang, daging ayam, hingga telur ayam, dapat dikelola Bulog.

Oleh karena itu, semua lembaga pemerintah mesti memberikan kemudahan dalam semua akses untuk Bulog mengisi gudang-gudangnya di setiap daerah dengan komoditas pangan strategis.

Baca juga: Ditanya Kapan Kelangkaan Minyak Goreng Murah Bisa Teratasi, Ini Jawaban Mendag

Andi menambahkan, pihaknya memperhatikan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sudah memastikan Bulog memiliki stok aman menjelang ramadan.

Diketahui, Wapres telah meninjau gudang-gudang penyimpanan pangan sekaligus memastikan teknologi penyimpanan dapat berjalan baik.

“Saya berharap ini bukan sekadar gimmick dengan adanya situasi pangan yang sedang buruk. Ada aksi di lapangan yang terasa di masyarakat dengan pembuktian adanya stok pangan dengan harga terjangkau untuk masyarakat,” kata Andi.

Legislator asal Sulawesi Selatan II itu menambahkan, Bulog seharusnya dapat merealisasikan rencananya untuk menyerap gabah dari petani sebanyak 1,2 juta ton.

Hal itu penting untuk menambah stok cadangan pemerintah yang saat ini masih berada di angka 800.000 ton. Namun, dia mengingatkan, indikator pangan strategis bukan beras saja.

Dia menjelaskan, sembilan bahan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia juga mesti diperhatikan.

Baca juga: Wapres Apresiasi Teknologi Pangan Bulog, Harap Ketersediaan Beras Tercukupi dalam Jangka Panjang

“Pemerintah perlu memperhatikan cashflow Bulog untuk menjalankan perannya sebagai penyerap produksi pangan yang ada di petani,” ujarnya.

Andi mencontohkan, pemerintah bisa segera menyelesaikan utang akibat penugasan Public Service Obligation (PSO) sehingga Bulog bisa lebih leluasa untuk menyerap produksi petani dengan harga yang baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com