Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga, hingga Timah Dilanjut, Digugat Terus di WTO Tak Apa-apa

Kompas.com - 11/03/2022, 11:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah berupa bauksit, tembaga, dan timah. Presiden menegaskan, tidak masalah jika kebijakan Indonesia itu digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

"Begitu kita bilang setop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang. Ini belum rampung, saya sudah bilang bauksit tahun ini setop, biar digugat lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalies ke-46 UNS Surakarta, Jawa Tengah, yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

"Bauksit setop, tahun depan setop tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Enggak apa-apa kita digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," lanjut Presiden yang mengundang tawa para hadirin.

Meski berpotensi digugat, Jokowi menilai keberanian menghentikan ekspor bahan mentah harus dilakukan. Jika pemerintah tidak mencoba, tidak akan pernah tahu langkah yang dilakukan benar atau salah.

Jokowi mengungkapkan, menghentikan ekspor nikel menjadi langkah yang benar. Sebab, nilai ekspor Indonesia bisa meningkat secara pesat.

"Kita setop ini (nikel) benar. Karena kita tahu (pendapatan) dari Rp 15 triliun melompat jadi Rp 300 triliun. Apa yang terjadi kalau ini kita setop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali," ujar Jokowi.

"Yang dari luar masuk juga. Ada capital inflow yang itu juga akan memunculkan nilai tambah luar biasa," lanjut Presiden.

Dengan menghentikan ekspor sejumlah bahan mentah, Jokowi yakin sejumlah barang seperti litium baterai, kendaraan listrik, sodium ion, dan semikonduktor akan diproduksi di dalam negeri. Sebab, semua bahan baku tersedia di Tanah Air setelah ekspor bahan mentah dihentikan.

Jokowi juga menegaskan, kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah tidak berarti Indonesia jadi negara tertutup.

"Saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup, kita ini terbuka. Tapi, jangan di tempatmu terus dong (produksi)," kata Presiden.

"Separuh bawa ke Indonesia atau semuanya bawa di Indonesia, kami terbuka. Bisa kamu kerja sama dengan BUMN kami. Bisa kamu kerja sama dengan swasta kami atau kamu sendirian juga tidak apa-apa, tapi di Indonesia," lanjut Jokowi.

Dia menyebutkan, ekspor bahan-bahan mentah dari Indonesia bisa membuahkan nilai tambah sebesar 14-20 kali lipat di negara-negara tujuan.

Baca juga: Usai Larangan Ekspor Nikel dan Bauksit, Timah dan Tembaga Menyusul Pada 2023

"Nilai tambahnya bisa 14 kali-20 kali lipat kalau kita hanya setor material. Enak banget (negara tujuan ekspor). Pajak mereka dapat, pembukaan lapangan kerja mereka dapat," ujar Jokowi.

"Terus kita dapat apa? Kita ditakut-takuti terus, tak gugat ke WTO, tak gugat ke WTO. Gugatlah," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com