RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

Kompas.com - 17/01/2022, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini gugatan sejumlah negara atas penghentian ekspor nikel oleh Indonesia sedang berproses di World Trade Organization (WTO).

Jokowi berharap Indonesia dapat memenangkan gugatan ini.

"Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Enggak apa-apa kalau disemprot. Kita diam lalu dibawa ke WTO. Enggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

"Bahwa kita ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Endak tau menang atau kalah. Ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang," lanjut Jokowi yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Jokowi Sebut Negara-negara Maju Ngamuk ke Indonesia karena Setop Ekspor Bahan Mentah Nikel

Kepala Negara menegaskan, meskipun Indonesia digugat ke lembaga perdagangan internasional kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tetap akan berjalan.

Sebab Indonesia ingin mengolah bahan mentah tersebut agar lebih memiliki nilai tambah.

"Meski dibawa ke WTO stop bauksit tetep jalan, stop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah," tutur Jokowi.

"Kita ingin kita itu nilai tambah ada di Tanah Air sehingga memberi penerimaan negara yang sangat besar berupa royalti, penerimaan negara bukan pajak dan bisa buka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita," jelasnya.

Dia lantas memberikan contoh kebijakan menghentikan ekspor nikel.

Tujuh tahun lalu saat kebijakan ini belum ada, Indonesia masih mengekspor nikel yang menghasilkan pendapatan sekitar 1 miliar Dolar AS. Jumlah itu setara dengan Rp 14-Rp 15 triliun.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah dari Kemendagri Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Menhub: Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Turun 40 Persen

Nasional
Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Densus 88 Ungkap Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Lakukan Komunikasi dengan Jaringan JAD

Nasional
Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Kasus Cacar Monyet Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

KPU Anggarkan Alat Pelindung Diri Rp 4,6 Triliun untuk Pemilu 2024

Nasional
Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Kemenkes: 1 Pasien Diduga Hepatitis Akut Positif Covid-19

Nasional
Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Interupsi Anggota DPR Kembali Terpotong Saat Puan Pimpin Rapat Paripurna

Nasional
Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Soal Kemungkinan PPKM Dihapus, Menko PMK: Tunggu Perintah Presiden

Nasional
Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Di Hadapan DPD, KPU Paparkan Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun

Nasional
Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Pengamat Sebut Jokowi Mestinya Copot Mendag, Bukan Minta Luhut Urus Minyak Goreng

Nasional
NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

NU Sibuk Silaturahmi Jelang 2024, Pengamat: Apa Bedanya dengan Parpol?

Nasional
Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi 'Menteri Superior'

Urus Persoalan Minyak Goreng, Luhut Disebut Jadi "Menteri Superior"

Nasional
Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Pemilu 2024 Diprediksi Rumit jika 3 Provinsi Baru Papua Jadi Disahkan

Nasional
Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Revisi UU PPP Sudah Disahkan, DPR Siap Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.