Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/01/2022, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini gugatan sejumlah negara atas penghentian ekspor nikel oleh Indonesia sedang berproses di World Trade Organization (WTO).

Jokowi berharap Indonesia dapat memenangkan gugatan ini.

"Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Enggak apa-apa kalau disemprot. Kita diam lalu dibawa ke WTO. Enggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

"Bahwa kita ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Endak tau menang atau kalah. Ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang," lanjut Jokowi yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Jokowi Sebut Negara-negara Maju Ngamuk ke Indonesia karena Setop Ekspor Bahan Mentah Nikel

Kepala Negara menegaskan, meskipun Indonesia digugat ke lembaga perdagangan internasional kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tetap akan berjalan.

Sebab Indonesia ingin mengolah bahan mentah tersebut agar lebih memiliki nilai tambah.

"Meski dibawa ke WTO stop bauksit tetep jalan, stop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah," tutur Jokowi.

"Kita ingin kita itu nilai tambah ada di Tanah Air sehingga memberi penerimaan negara yang sangat besar berupa royalti, penerimaan negara bukan pajak dan bisa buka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita," jelasnya.

Dia lantas memberikan contoh kebijakan menghentikan ekspor nikel.

Tujuh tahun lalu saat kebijakan ini belum ada, Indonesia masih mengekspor nikel yang menghasilkan pendapatan sekitar 1 miliar Dolar AS. Jumlah itu setara dengan Rp 14-Rp 15 triliun.

"Begitu kita tidak bolehkan ekspor nikel dan harus diproduksi di dalam negeri saya cek akhir tahun kemarin ekspor kita untuk besi baja, artinya besi baja ini dari nikel menghasilkan 20,8 miliar Dolar AS atau setara Rp 300 triliun," jelas Jokowi.

"Dari Rp 15 triliun melompat menjadi Rp 300 triliun. Dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kita tidak hanya memiliki nikel. Kita memiliki tembaga, bauksit, timah, emas. Semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi. Stop," tegasnya.

Baca juga: Setelah Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit

Menurut Jokowi, penghentian kebijakan ekspor bahan mentah itu ditempuh dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi menuju tatanan ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi.

Sebah sudah ratusan tahun Indonesia selalu mengirim bahan mentah ke negara-negara lain.

"Utamanya ke Eropa. Sejak jaman VOC. Ya kita kirim bahan mentah. Yang kita kirim selalu raw material. Oleh sebab itu sejak 2020 saya sampaikan tidak bisa kita terus-teruskan. Stop," kata Jokowi.

"Tahun ini akhir nanti juga akan sama. Bauksit stop. Gak ada lagi ekspor bahan mentah bauksit. Tahun depan lagi stop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung 'Serang' Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

Koalisi Perubahan Dinilai Telat Panas, Tak Langsung "Serang" Jokowi Begitu Deklarasi Anies Capres

Nasional
Ajak Pengusaha Singapura Investasi di Indonesia, Jokowi: Jangan Hanya Duduk dan Menonton

Ajak Pengusaha Singapura Investasi di Indonesia, Jokowi: Jangan Hanya Duduk dan Menonton

Nasional
KY Telah Klarifikasi Ketua PN Jakpus soal Putusan Penundaan Pemilu

KY Telah Klarifikasi Ketua PN Jakpus soal Putusan Penundaan Pemilu

Nasional
Jika Demokrat Mundur dari Koalisi Perubahan, Mungkinkah Golkar Dilirik Nasdem-PKS?

Jika Demokrat Mundur dari Koalisi Perubahan, Mungkinkah Golkar Dilirik Nasdem-PKS?

Nasional
Anies dan Koalisi Perubahan Disebut Mesti Bersiap Jika Demokrat Hengkang

Anies dan Koalisi Perubahan Disebut Mesti Bersiap Jika Demokrat Hengkang

Nasional
Kans Demokrat Tinggalkan Koalisi Perubahan Dinilai Terbuka Jika Anies Abaikan Desakan soal Cawapres

Kans Demokrat Tinggalkan Koalisi Perubahan Dinilai Terbuka Jika Anies Abaikan Desakan soal Cawapres

Nasional
Waketum Hanura: Saya Yakin Mbak Puan Iseng, Enggak Mungkin Ganjar-AHY

Waketum Hanura: Saya Yakin Mbak Puan Iseng, Enggak Mungkin Ganjar-AHY

Nasional
KPK Duga Sekretaris Mahkamah Agung Nikmati Uang Suap Miliaran Rupiah

KPK Duga Sekretaris Mahkamah Agung Nikmati Uang Suap Miliaran Rupiah

Nasional
Brigjen Asep Adi Saputra Meninggal Dunia karena Sakit Saat Ikut Pendidikan di Lemhannas

Brigjen Asep Adi Saputra Meninggal Dunia karena Sakit Saat Ikut Pendidikan di Lemhannas

Nasional
KSAD Dudung dan Pangkostrad Tinjau Pembangunan Perumahan Yonif Raider 323

KSAD Dudung dan Pangkostrad Tinjau Pembangunan Perumahan Yonif Raider 323

Nasional
Hasto Sebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Masuk Radar Cawapres Ganjar

Hasto Sebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Masuk Radar Cawapres Ganjar

Nasional
Kopaska Latihan Bersama dengan Pasukan Elite Angkatan Laut AS Selama 26 Hari

Kopaska Latihan Bersama dengan Pasukan Elite Angkatan Laut AS Selama 26 Hari

Nasional
Pilpres 2024, Cawapres adalah Kunci

Pilpres 2024, Cawapres adalah Kunci

Nasional
KPK Panggil Hakim Agung Prim Haryadi dan Ketua Kamar Pidana MA

KPK Panggil Hakim Agung Prim Haryadi dan Ketua Kamar Pidana MA

Nasional
Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat: Kita Tak Punya Banyak Waktu

Dorong Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat: Kita Tak Punya Banyak Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com