Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Digugat Terkait Larangan Ekspor Nikel, Jokowi: Kita Punya Argumentasi

Kompas.com - 17/01/2022, 11:52 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini gugatan sejumlah negara atas penghentian ekspor nikel oleh Indonesia sedang berproses di World Trade Organization (WTO).

Jokowi berharap Indonesia dapat memenangkan gugatan ini.

"Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Enggak apa-apa kalau disemprot. Kita diam lalu dibawa ke WTO. Enggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/1/2022).

"Bahwa kita ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Endak tau menang atau kalah. Ini masih dalam proses di WTO. Ya kita harapkan menang," lanjut Jokowi yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Jokowi Sebut Negara-negara Maju Ngamuk ke Indonesia karena Setop Ekspor Bahan Mentah Nikel

Kepala Negara menegaskan, meskipun Indonesia digugat ke lembaga perdagangan internasional kebijakan penghentian ekspor bahan mentah tetap akan berjalan.

Sebab Indonesia ingin mengolah bahan mentah tersebut agar lebih memiliki nilai tambah.

"Meski dibawa ke WTO stop bauksit tetep jalan, stop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah," tutur Jokowi.

"Kita ingin kita itu nilai tambah ada di Tanah Air sehingga memberi penerimaan negara yang sangat besar berupa royalti, penerimaan negara bukan pajak dan bisa buka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita," jelasnya.

Dia lantas memberikan contoh kebijakan menghentikan ekspor nikel.

Tujuh tahun lalu saat kebijakan ini belum ada, Indonesia masih mengekspor nikel yang menghasilkan pendapatan sekitar 1 miliar Dolar AS. Jumlah itu setara dengan Rp 14-Rp 15 triliun.

"Begitu kita tidak bolehkan ekspor nikel dan harus diproduksi di dalam negeri saya cek akhir tahun kemarin ekspor kita untuk besi baja, artinya besi baja ini dari nikel menghasilkan 20,8 miliar Dolar AS atau setara Rp 300 triliun," jelas Jokowi.

"Dari Rp 15 triliun melompat menjadi Rp 300 triliun. Dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kita tidak hanya memiliki nikel. Kita memiliki tembaga, bauksit, timah, emas. Semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi. Stop," tegasnya.

Baca juga: Setelah Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit

Menurut Jokowi, penghentian kebijakan ekspor bahan mentah itu ditempuh dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi menuju tatanan ekonomi yang memiliki nilai tambah yang tinggi.

Sebah sudah ratusan tahun Indonesia selalu mengirim bahan mentah ke negara-negara lain.

"Utamanya ke Eropa. Sejak jaman VOC. Ya kita kirim bahan mentah. Yang kita kirim selalu raw material. Oleh sebab itu sejak 2020 saya sampaikan tidak bisa kita terus-teruskan. Stop," kata Jokowi.

"Tahun ini akhir nanti juga akan sama. Bauksit stop. Gak ada lagi ekspor bahan mentah bauksit. Tahun depan lagi stop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com