Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI Denny JA: 65,1 Persen Responden yang Puas dengan Kinerja Jokowi Tolak Penundaan Pemilu

Kompas.com - 10/03/2022, 17:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas responden yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menentang wacana penundaan Pemilu 2024.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilaksanakan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 23 Februari-3 Maret 2022.

Hasil survei menunjukkan 65,1 persen responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi menolak penundaan pemilu, yang berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan presiden itu.

"Angkanya mayoritas ya yang sangat puas atau puas dengan kinerja presiden itu 65,1 persen itu juga ternyata menolak untuk penundaan pemilu," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).

Dari paparan, hanya terdapat 26,7 persen responden puas pada kinerja Jokowi yang menyatakan setuju dengan wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

Sementara itu, bagi responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja Jokowi, persentase mereka yang menentang penundaan lebih besar.

Tercatat 87,3 persen responden yang menyatakan tidak puas pada kinerja Jokowi, menentang wacana tersebut. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju.

"Jadi dari data itu kita bisa lihat bahwa ternyata pemilih-pemilih yang menyatakan puas dengan kinerja presiden Pak Jokowi itu juga menolak untuk perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu," jelasnya.

Sebagai informasi, survei ini menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia.

Wawancara dilaksanakan secara tatap muka. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik, yakni PKB, PAN dan Golkar.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda lantaran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com