Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Menghalalkan Segala Cara demi Tunda Pemilu

Kompas.com - 10/03/2022, 09:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI TENGAH euforia optimisme berkat Menkopolhukam Mahfud MD menjamin pemilu tetap 2024, Managing Director Paramadina Public Policy Institute, DR. Ahmad Khoirul Umam secara santun mengemukakan kekhawatiran tentang strategi baru menghalalkan segala cara demi penundaan pemilu.

DR. Ahmad Khoirul Umam menengarai bahwa setelah operasi politik penundaan pemilu yang melibatkan elemen-elemen di lingkaran kekuasan Istana Presiden tidak mampu mengonsolidasikan kekuatan politik di parlemen, operasi politik ini tampaknya masih akan berlanjut.

Strategi lain yang akan dijalankan oleh aktor-aktor itu adalah dengan memaksa KPU untuk menyatakan “tidak sanggup” menjalankan Pemilu pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Terima Kasih, Prof Mahfud

Indikator dasar dari operasi itu salah satunya tidak agresifnya partai-partai politik di Senayan untuk mengetok alokasi dana Pemilu 2024. Titik krusialnya ada di bulan-bulan ini.

Jika tangan dan kaki KPU dikunci oleh tidak jelasnya pengesahan alokasi dana Pemilu, maka problem teknis operasional penyiapan Pemilu 2024 akan muncul.

Pada titik itulah, elemen kekuatan predatorik di sekitar Istana Presiden dan partai-partai politik pendukung penundaan pemilu akan “cuci tangan” dan melimpahkan kesalahan atas ketidakmampuan penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu, kepada KPU.

Jika sampai KPU berhasil dipaksa untuk menyatakan tidak siap, maka operasi politik predatorik ini berhasil dijalankan.

Karena itu, KPU dan seluruh elemen kekuatan masyarakat sipil harus benar-benar mengantisipasi hal ini.

Jangan sampai KPU menjadi bagian integral dari kekuatan predatorik yang mendorong penundaan Pemilu dan mengacak-acak aturan permainan berdemokrasi lewat amandemen konstitusi, yang disesuaikan dengan selera kepentingan ekonomi-politik sempit.

Menarik, ketajaman fokus observasi terhadap panggung sandiwara politik sekaligus keterampilan dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina secara gamblang dan lugas mengekspresikan kekhawatiran terhadap angkara murka kekuatan predatorik mengacak-acak aturan permainan berdemokrasi secara sedemikian lihai dan ligiat seolah masih dalam koridor konstitusi.

Seyogianya, kekhawatiran sang Doktor Ilmu Politik alumnus Universitas Queensland, Australia itu jangan dianggap sepele, terutama oleh DPR dan pemerintah.

Insya Allah, lembaga legislatif dan eksekutif berkenan cermat dan saksama menyimak kekhawatiran sang cendekiawan Indonesia.

Sebab hanya DPR dan pemerintah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mampu mencegah jangan sampai kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan.

Apabila penghalalan segala cara demi menunda pemilu benar-benar akan terjadi, maka pada hakikatnya benar-benar akan mengerikan sebagai sebuah kisah horor permainan politik yang akan tercatat di lembaran hitam sejarah kegagalan peradaban demokrasi di planet bumi ini.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com