Marak Kejahatan Berkedok Investasi, Pemerintah Diminta Perkuat Literasi Keuangan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat literasi keuangan digital, khususnya kepada anak-anak muda.

Menurut Puan, literasi keuangan digital mesti digalakkan untuk menghindari praktik penipuan, khususnya penipuan berkedok investasi, seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Literasi penting untuk mencegah terjadinya berbagai kasus penipuan berkedok investasi, terlebih dengan melibatkan sejumlah publik figur sebagai influencer," kata Puan dalam siaran pers, Senini (7/3/2022).

Baca juga: Polri Pastikan Kejar Semua Kasus Investasi Bodong Berkedok Binary Option Selain Binomo

Merujuk hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, Puan menyebutkan, indeks literasi keuangan di Indonesia ada di angka 38,03 persen.

Artinya baru ada sekitar 108 juta dari 285 juta penduduk Indonesia yang melek keuangan. Namun, dari jumlah tersebut belum tentu semuanya telah melek digital.

Oleh sebab itu, Puan berharap pemerintah lebih banyak menyediakan berbagai sarana literasi keuangan digital mengingat teknologi digital sudah melingkupi banyak aspek kehidupan.

"Literasi digital sangat penting sebagai langkah pencegahan mengingat penipuan digital kerap sulit diungkap dan ditindak master mind-nya, karena melibatkan para pelaku lintas negara tanpa menggunakan identitas asli,” ujar Puan.

Di samping itu, Puan meminta OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk meningkatkan pengawasan menyusul maraknya kasus penipuan belakangan ini.

Politikus PDI-P tersebut juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran investasi dengan iming-iming tanpa risiko dan dengan keutnungan di luar batas kewajaran.

Menurut Puan, bisnis digital memang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan peluang investasi, tetapi pengetahuan dan keterampilan diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan.