Jika dukungan politik terkonsolidasi, Khoirul yakin langkah para elite politik akan difinalisasi dengan cepat lewat mobilisasi kekuatan di DPR/MPR, sebagaimana langkah cepat legislatif merevisi sejumlah undang-undang.
Baca juga: 2 Sisi Wajah Pemerintah: Dulu Ngotot Pilkada 2020 meski Pandemi, Kini Diam soal Pemilu Ditunda
Namun, di sisi lain, PDI-Perjuangan sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sejak awal telah menolak usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Artinya, ada komunikasi yang terputus antara PDI-P dengan internal kelompok kepentingan Istana Presiden. Kelompok itu mulai berjalan sendiri di luar kendali partai penguasa," kata Khoirul.
Oleh karenanya, Khoirul berpandangan, PDI-P harus mengevaluasi total pihak-pihak yang membajak otoritas presiden, yang berdampak pada soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan.
Jika opsi peringatan tidak mempan, opsi pemberhentian bisa dipertimbangkan di fase akhir pemerintahan saat ini.
"Sebab, dampak politiknya riil, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing," kata Khoirul.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.