Risaukan Polemik IKN dalam WAG, Jokowi Dinilai Ingin Pastikan Dukungan Penuh TNI-Polri

Jokowi juga sempat menyinggung soal TNI-Polri yang tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi karena statusnya yang berbeda dengan masyarakat sipil.

Anton sepakat dengan pernyataan Jokowi itu karena menurutnya personel TNI-Polri tidak memiliki keleluasaan sama dibandingkan sipil terkait kebebasan berpendapat.

"Karena itu, pengaturan terhadap personel TNI-Polri perlu ditingkatkan dalam hal penggunaan media sosial dan menyatakan pendapat di ruang publik. Dan pengaturan ini tentu dapat dimasukkan dalam domain disiplin TNI-Polri," usul Dosen Universitas Paramadina ini.

Baca juga: Positif Covid-19, Panglima Andika Tak Hadiri Rapim TNI-Polri 2022

Meski begitu, Anton menilai ketentuan tersebut seharusnya hanya diperuntukkan bagi personel TNI-Polri, dan tidak termasuk untuk keluarga mereka.

"Untuk keluarga prajurit hanyalah berbentuk imbauan agar tidak menggunakan atau membawa atribut satuan tempat bekerja," ungkap Anton.

Sebelumnya Presiden Jokowi tampak geram karena adanya personel TNI-Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara di WAG. Ia pun meminta agar para personel TNI-Polri yang memperdebatkan IKN untuk didisplinkan.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," kata Jokowi.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Geram Ada Personel TNI-Polri yang Bicara Tak Setuju IKN di WAG, Minta Didisiplinkan

Jokowi lalu menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan. Oleh karena itu personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," tegas Jokowi.

Presiden juga berbicara mengenai demokrasi yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer dan kepolisian.

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara-kepolisian, enggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," tukas dia.