Risaukan Polemik IKN dalam WAG, Jokowi Dinilai Ingin Pastikan Dukungan Penuh TNI-Polri

Pernyataan Jokowi mengenai adanya percakapan di WAG yang berisi ketidaksetujuan terhadap IKN disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2022, Selasa (1/2/2022) kemarin.

Menurut Pengamat Pertahanan Anton Aliabbas, ada dua hal yang bisa dilihat dari pesan Jokowi terkait IKN Nusantara tersebut.

"Pertama, pesan tersebut dapat diartikan bahwa secara implisit, Jokowi hendak memastikan dukungan penuh dari TNI/Polri terkait kebijakan pemerintah yang masih kontroversi terutama IKN," ujar Anton Aliabbas, Rabu (2/3/2022).

Jokowi disebut terkesan menyadari pembicaraan WAG anggota TNI-Polri berpotensi bocor dan disalahgunakan untuk penggiringan opini publik tertentu.

Kemudian hal kedua yang bisa dilihat dari pernyataan Jokowi adalah kesan Pemerintah memonitor dinamika di dalam percakapan WAG.

Menurut Anton, Jokowi mengantisipasi agar perdebatan di WAG tak akan mengganggu kesetiaan TNI-Polri pada Pemerintah.

"Hal ini dapat dilihat dari adanya penekanan Jokowi perihal tidak adanya ‘demokrasi’ di dalam tubuh TNI/Polri," tuturnya.

Tak hanya itu, polemik IKN di WAG pun dinilai dapat diartikan sebagai kurang lancarnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait IKN pada prajurit TNI-Polri.

"Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, semestinya pemerintah gencar juga melakukan sosialisasi di internal termasuk di kalangan TNI-Polri," jelas Anton.

Padahal sosialisasi di lingkungan internal, termasuk TNI-Polri, penting guna memitigasi kesimpangsiuran serta mencegah polemik berkepanjangan di kedua institusi tersebut.

Apalagi, kata Anton, Presiden Jokowi pada 2018 lalu pernah berpesan agar perwira TNI-Polri ikut membantu sosialisasi program pemerintah.

"Tentu saja polemik di WAG TNI-Polri akan tidak banyak berkembang apabila pemerintah sendiri juga gencar bersosialisasi di internal institusi plat merah," sebut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

Anton mengatakan, fenomena pro kontra IKN sebaiknya tidak dilihat sebagai bentuk lemahnya disiplin dari personel TNI-Polri. Ia mengatakan, fenomena itu justru menjadi bukti nyata masih lemahnya kerja tim komunikasi pembantu presiden meyakinkan internal pemerintah perihal IKN.

"Semestinya Presiden Jokowi tidak perlu merisaukan diskusi yang terjadi di WAG terlebih WhatsApp merupakan salah satu medium komunikasi personal. Loyalitas tegak lurus TNI-Polri tidak akan tercederai hanya karena keriuhan pembicaraan WAG," ucap Anton.

Anton sepakat dengan pernyataan Jokowi itu karena menurutnya personel TNI-Polri tidak memiliki keleluasaan sama dibandingkan sipil terkait kebebasan berpendapat.

"Karena itu, pengaturan terhadap personel TNI-Polri perlu ditingkatkan dalam hal penggunaan media sosial dan menyatakan pendapat di ruang publik. Dan pengaturan ini tentu dapat dimasukkan dalam domain disiplin TNI-Polri," usul Dosen Universitas Paramadina ini.

Meski begitu, Anton menilai ketentuan tersebut seharusnya hanya diperuntukkan bagi personel TNI-Polri, dan tidak termasuk untuk keluarga mereka.

"Untuk keluarga prajurit hanyalah berbentuk imbauan agar tidak menggunakan atau membawa atribut satuan tempat bekerja," ungkap Anton.

Sebelumnya Presiden Jokowi tampak geram karena adanya personel TNI-Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara di WAG. Ia pun meminta agar para personel TNI-Polri yang memperdebatkan IKN untuk didisplinkan.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," kata Jokowi.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," sambungnya.

Jokowi lalu menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan. Oleh karena itu personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," tegas Jokowi.

Presiden juga berbicara mengenai demokrasi yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer dan kepolisian.

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara-kepolisian, enggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," tukas dia.