Masih Perlukah Pindah (Tempat) IKN?

KITA mungkin bersepakat bahwa Jakarta memang harus diringankan bebannya, sehingga Ibu Kota Negara (IKN) harus pindah dan Jakarta dapat fokus sebagai pusat bisnis nasional.

Namun yang masih sering dipertanyakan dan sulit diterima adalah kenapa IKN harus “pindah tempat” sejauh itu?

Wasington-New York hanyalah 360-an km. Analoginya seorang pialang di Wall Street yang dipanggil Menteri Perdagangan di Washington DC, seperti seorang pebisnis batik di kota Pemalang yang ingin bertemu Menteri Perdagangan di kantor Gambir, Jakarta.

Dekat saja, 3-4 jam berkendara mobil via jalan tol, tidak perlu sampai harus terbang dari Jakarta ke calon IKN baru di Penajam Paser Utara yang berjarak minimal 2 jam dengan pesawat udara.

Intinya, “pindah tempat” merupakan hal yang merepotkan. Pindah lokasi rumah saja ribet, apalagi pindah tempat Ibu Kota.

Namun, apakah “tempat” menjadi sebuah entitas penting bagi aktivitas manusia modern? Bukankah kita semua bisa terhubung secara virtual dengan jaringan internet?

Apalagi dengan fenomena metaverse, manusia seolah-olah tidak memiliki tempat fisik yang nyata, melainkan masuk ke dalam alam virtual yang tidak dibatasi oleh keberadaan fisik dimensi ruang nyata.

Saat ini kita memang belum masuk ke era metaverse yang sesungguhnya. Namun, kita sudah mulai memasuki era di manapun keberadaan fisik para aparatur Pemerintah hampir-hampir bukan menjadi problem besar.

Rapat koordinasi para pejabat dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi Zoom. Berbagai surat keputusan (SK) penting telah banyak ditandatangani oleh electronic signature.

Meski sang pejabat tidak hadir secara fisik di atas meja memegang pena, dokumen itu tetap sah di mata hukum.

Sebaliknya, kita mulai lebih sering mendapatkan keberadaan fisik para pejabat Pemerintah, dari mulai presiden hingga lurah pada kegiatan-kegiatan formal seremonial.

Hakikatnya, kehadiran fisik agar tercipta keterikatan antara pimpinan dan masyarakat yang dipimpinnya.

Sedangkan pada fungsi pemerintahan semakin bias dimensi tempat, karena terfasilitasi oleh digitalisasi sistem pendukung Pemerintahan.

Fenomena ini merujuk pada satu hal, keberadaan teknologi digital menjadi hal yang mutlak.

Dari mulai hal yang sederhana seperti penyediaan keamanan tanda tangan elektronik, studio rapat untuk virtual meeting hingga aplikasi smart contract berbasis blockchain.

Tentunya, berbagai aplikasi modern tersebut harus beroperasi pada jaringan komunikasi data broadband.

Teknologi jaringan fiber optic dan mobile cellular 5G, hanyalah sedikit contoh infrastruktur yang wajib ada di pusat pemerintahan tersebut.

Tiba-tiba saya teringat fenomena mahasiswa saat ini yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat favorit untuk sekadar nongkrong atau mengerjakan skripsi.

Mereka tidak mempermasalahkan apapun jenis kopi yang dijual, sebab yang terpenting tersedia WiFi kecepatan tinggi.

Boleh jadi ini menjadi tanda-tanda awal pergeseran cara pandang, bahwa suatu saat kita tidak akan mempermasalahkan di manapun ibu kota negara, karena yang terpenting tersedia jaringan komunikasi dan teknologi modern untuk konektivitas virtual ke sana.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan… akan muncul suatu generasi yang tidak lagi mempermasalahkan “apapun dan di manapun” ibu kota negaranya, karena telah tersedia “IKN Metaverse”, lengkap dengan avatar para pejabatnya, dari mulai presiden, menteri, hingga anggota DPR yang terhormat.