PDI-P: Tangani Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Lebih Penting daripada Menunda Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali menegaskan sikapnya menolak wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, wacana penundaan Pemilu tidak penting dibicarakan.

Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera.

"Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2/2022).

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Hasto mengatakan hal itu ketika tiba di Banda Aceh untuk mengikuti agenda konsolidasi partai dan memberikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala.

Hasto mengungkapkan, bagi PDI-P, prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi.

Ia juga menyoroti bagaimana agar pemerintah fokus menangani berbagai persoalan kebutuhan pokok masyarakat.

"Bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng. Kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," tambahnya.

Menurutnya, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia.

Meski demikian, ia mengeklaim Presiden Joko Widodo telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan.

Hasto mengatakan, terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, PDI-P menilai hal itu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp 3,7 trilyun,” papar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.

Wacana ini diawali oleh Muhaimin yang menyampaikannya kepada media pada Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Saat itu, Muhaimin menggelar konferensi pers usai menerima tamu dari pengusaha UMKM hingga analis ekonomi.

Dalam konferensi pers tersebut, Muhaimin mengatakan bahwa pemilu 2024 sebaiknya ditunda maksimal dua tahun.

Alasan utamanya adalah untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.