Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kinerja Jokowi, PKS Nilai Pemerintah Belum Bisa Selesaikan Persoalan Ekonomi

Kompas.com - 26/02/2022, 17:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi kinerja Presiden Joko Widodo terutama soal sejumlah komoditi yang langka dan mahal.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat, yang telah terjadi dalam tiga bulan terakhir.

“Bagaimana yang sekarang populer itu berkaitan dengan masalah minyak (goreng) dan kemudian terkait dengan minyak yang langka dan itu sudah berlaku sekian minggu dan enggak selesai-selesai,” tutur Hidayat diskusi virtual, Sabtu (26/2/2022).

Dalam pandangan Hidayat, kelangkaan minyak goreng subsidi telah membuat antrian panjang, padahal di sisi lain penyebaran Covid-19 kembali merebak. 

“(Social) distancing atau adanya protokol kesehatan pasti tidak bisa terpenuhi karena adanya (kelangkaan) minyak yang menyebabkan antrian,” sebutnya.

Baca juga: PKS Sebut Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Bisa Berdasarkan Hasil Survei

Selain minyak goreng, Hidayat juga menyinggung ihwal melonjaknya harga kedelai yang berimplikasi terhadap kenaikan harga tempe dan tahu.

Bahkan, menurut Hidayat, kondisi ini pun telah mendapat kritik dari masyarakat yang mengatakan bahwa sudah berusaha untuk mendapatkan minya, namun tidak bisa menggoreng tempe.

“Karena tempenya tidak ada. Nah itu kan masalah berikutnya yang jelas dirasakan masyarakat,” kata dia.

Terakhir ia mengkritisi melonjaknya hargadaging sapi yang membuat pedagang daging mogok berjualan.

Berkaca dari sana, Hidayat pun mempertanyakan berbagai hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tinggi.

“Maka yang saya tidak tahu ketika ada survei-survei ini respondennya siapa, itu sesungguhnya siapa, karena ada begitu banyak hal (masalah) riil yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Diketahui hingga kini masih ditemukan harga minyak goreng yang mahal dan kelangkaan di sejumlah daerah.

Baca juga: Beberapa Faktor yang Bikin Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di Bidang Politik dan Keamanan

Padahal per 1 Februari 2022, pemerintah melalui Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Sementara itu harga kedelai impor berada di angka Rp 11.240 per kilogram akibat naiknya harga kedelai global.

Situasi ini membuat pedagang tahu dan tempe mengajukan protes dengan sempat mogok berjualan.

Selain itu harga daging sapi juga melonjak dari Rp 135.000 per kilogram mencapai Rp 160.000 per kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com