Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina. Pada 2014, pasukan elite Rusia juga merebut seluruh Semenanjung Crimea di Ukraina.
Beberapa hari lalu, Presiden Putin secara tiba-tiba mengumumkan dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Putin juga kemudian melegalkan pengiriman pasukan ke Ukraina.
Kedua negara memang memiliki hubungan panas-dingin pasca Uni Soviet pecah. Rusia dan Ukraina merupakan pecahan dari negara federasi komunis kuat itu.
Namun konflik Rusia dan Ukraina semakin tajam sejak beberapa tahun terakhir.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait krisis Ukraina sudah tepat.
"Presiden Jokowi telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina dengan mengatakan: penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," ujar Hikmahanto, Jumat (25/2/2022).
Menurutnya, pernyataan Jokowi sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Baca juga: Pegang Presidensi G20, RI Dinilai Punya Peran Kunci Bawa Rusia dan Ukraina ke Meja Perundingan
"Bila Presiden menyebut Rusia melakukan 'invasi' maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia," sebutnya.
Hikmahanto juga menilai Jokowi menghindari untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.
"Oleh karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan," kata Hikmahanto.
Rektor Universitas Jenderal A Yani itu pun menyebut, sikap Jokowi itu bukan berarti menandakan Indonesia sedang mencari selamat.
Apa yang dilakukan Jokowi, kata Hikmahanto, merupakan upaya aktif Indonesia agar perang tidak bereskalasi menjadi besar.
"Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta," paparnya.
Baca juga: Mengapa Rusia Menyerang Ukraina dan Apa yang Diincar Putin?
"Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G-20," tambah Hikmahanto.
Eskalasi perang disebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional. Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, harus dihindari.
"Agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi 'bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan'," ujar dia.
"Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia," imbuh Hikmahanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.