Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Jokowi yang Tak Berpihak di Konflik Rusia Vs Ukraina Dinilai Bukan Berarti RI Cari Selamat

Kompas.com - 25/02/2022, 14:51 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina. Pada 2014, pasukan elite Rusia juga merebut seluruh Semenanjung Crimea di Ukraina.

Beberapa hari lalu, Presiden Putin secara tiba-tiba mengumumkan dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Putin juga kemudian melegalkan pengiriman pasukan ke Ukraina.

Kedua negara memang memiliki hubungan panas-dingin pasca Uni Soviet pecah. Rusia dan Ukraina merupakan pecahan dari negara federasi komunis kuat itu.

Namun konflik Rusia dan Ukraina semakin tajam sejak beberapa tahun terakhir.

Pernyataan Jokowi bukan cari selamat

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait krisis Ukraina sudah tepat.

"Presiden Jokowi telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina dengan mengatakan: penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," ujar Hikmahanto, Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, pernyataan Jokowi sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Baca juga: Pegang Presidensi G20, RI Dinilai Punya Peran Kunci Bawa Rusia dan Ukraina ke Meja Perundingan

"Bila Presiden menyebut Rusia melakukan 'invasi' maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia," sebutnya.

Hikmahanto juga menilai Jokowi menghindari untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Oleh karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan," kata Hikmahanto.

Rektor Universitas Jenderal A Yani itu pun menyebut, sikap Jokowi itu bukan berarti menandakan Indonesia sedang mencari selamat.

Apa yang dilakukan Jokowi, kata Hikmahanto, merupakan upaya aktif Indonesia agar perang tidak bereskalasi menjadi besar.

"Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta," paparnya.

Baca juga: Mengapa Rusia Menyerang Ukraina dan Apa yang Diincar Putin?

"Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G-20," tambah Hikmahanto.

Eskalasi perang disebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional. Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, harus dihindari.

"Agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi 'bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan'," ujar dia.

"Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia," imbuh Hikmahanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com