Kompas.com - 23/02/2022, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penentuan lahan sepihak oleh Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen, untuk lokasi beberapa proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat.

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Heryanto Suparjan; Kasi Pertanahan Dinas Perkimtan, Usman, dan Bagian Keuangan PDAM Tirta Bhagasasi, Joni Purwanto.

Ketiganya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan pada lingkungan Pemkot Bekasi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa, (22/2/2022).

Baca juga: KPK Dalami Pengadaan Lahan atas Perintah Sepihak Rahmat Effendi

"Para saksi dikonfirmasi terkait dengan penentuan lahan untuk lokasi beberapa proyek di Pemkot Bekasi yang diduga ditentukan sepihak oleh tersangka RE (Rahmat Effendi)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu ini.

KPK menduga Pepen menggunakan banyak cara untuk memperoleh uang miliaran dari hasil intervensi proyek pengadaan barang dan jasa dari sejumlah pihak swasta.

Namun, uang tersebut diduga tidak pernah disetorkan langsung kepada Pepen, melainkan melalui orang kepercayaannya yang juga ASN Kota Bekasi.

"Pihak-pihak tersebut (swasta) menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan (Pepen)," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta pada 6 Januari lalu.

Dalam suap proyek pengadaan lahan, misalnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi diduga jadi menjadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 4 miliar dari pihak swasta.

Lalu, Camat Jatisampurna Wahyudin diduga jadi kepanjangan tangan Pepen untuk menerima Rp 3 miliar dari Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

Wahyudin juga diduga menerima Rp 100 juta, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.

Pepen dibekuk dalam operasi tangkap tangan. Total ada 13 orang selain Pepen yang ikut ditangkap pada 5 dan 6 Januari 2022. Dari hasil tangkap tangan itu, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp 5 miliar.

Selain Pepen, ada 8 orang lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dari hasil tangkap tangan itu. Lima lainnya dilepas dan berstatus sebagai saksi.

Empat orang merupakan penerima suap yakni Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Kali Sari Mulyadi alias Bayong, Camat Jatisampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Empat orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Ali Amril Direktur PT MAM Energindo, Lai Bui Min alias Anen (swasta), Suryadi dari PT Kota Bintang Rayatri, dan Makhfud Saifudin camat Rawalumbu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: yang Saya Lakukan Biasa Saja

Dapat Award Terkait Penegakan Hukum, Mahfud MD: yang Saya Lakukan Biasa Saja

Nasional
KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

KPK Panggil Rektor Untirta Terkait Dugaan Suap Rektor Unila

Nasional
Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Ada Perayaan HUT TNI dari Medan Merdeka hingga HI, Istana Pastikan Tak Ganggu Kegiatan Masyarakat

Nasional
Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

Nasional
BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM: Izin Edar Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Nasional
Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Eks Pegawai KPK Akan Ajukan Banding Usai Gugatan Ditolak PTUN Jakarta

Nasional
Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Putri Candrawathi Ditahan, Kapolri Ungkap Kondisinya Terkini

Nasional
Terbitkan Izin Edar, BPOM: Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna Sudah Dapat Fatwa Halal MUI

Terbitkan Izin Edar, BPOM: Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna Sudah Dapat Fatwa Halal MUI

Nasional
Kapolri Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda di Skenario Ferdy Sambo

Kapolri Tegaskan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda di Skenario Ferdy Sambo

Nasional
Polri Tetapkan Tiga Tersangka TPPO Jaringan Kamboja

Polri Tetapkan Tiga Tersangka TPPO Jaringan Kamboja

Nasional
Eks Ketua MK Anggap DPR Langgar Hukum Soal Pengangkatan Guntur jadi Hakim Konstitusi

Eks Ketua MK Anggap DPR Langgar Hukum Soal Pengangkatan Guntur jadi Hakim Konstitusi

Nasional
Pengamat: Ridwan Kamil Pemimpin Urban, Cocok untuk DKI Jakarta

Pengamat: Ridwan Kamil Pemimpin Urban, Cocok untuk DKI Jakarta

Nasional
Eks Pegawai KPK Sayangkan PTUN Jakarta Tolak Gugatan Lawan KPK, BKN, dan Jokowi

Eks Pegawai KPK Sayangkan PTUN Jakarta Tolak Gugatan Lawan KPK, BKN, dan Jokowi

Nasional
Kapolri Janji Tak Akan Ada Perlakuan Khusus di Sel Tahanan Putri Candrawathi

Kapolri Janji Tak Akan Ada Perlakuan Khusus di Sel Tahanan Putri Candrawathi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.