Demokrat: Usulan Cak Imin Tunda Pemilu Bikin Gaduh, Bagaimana Ekonomi Bisa Pulih?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi ketimbang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat merespons usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda selama 1-2 tahun.

"Lebih baik Pemerintah dan para pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Bukan malah membuat gaduh tiap bulan. Gaduh terus tiap bulan, malah mengaduk-aduk konstitusi, bagaimana ekonomi bisa pulih?" kata Herzaky dalam siaran pers, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Dengar Masukan Berbagai Pihak, Gus Muhaimin Usul Pemilu 2024 Ditunda

Herzaky mengingatkan, konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Selain itu, pemerintah, KPU, dan DPR pun telah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

Ia mengaku heran mengapa isu itu selalu dimunculkan oleh kubu pemerintah setelah sebelumnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebut kalangan pengusaha mengusulkan penundaan pemilu dengan alasan yang sama, yakni pemulihan ekonomi.

Ia menyebutkan, isu penundaan pemilu hanya akan menimbulkan kegaduhan yang membuat energi habis untuk perdebatan tidak perlu, bukan untuk pemulihan ekonomi.

"Bulan lalu menteri. Bulan ini salah satu ketum parpol pendukung pemerintah. Apakah ini memang aspirasi apa adanya, atau pesanan oligarki? Seakan-akan terorkestrasi?" ujar Herzaky.

Menurut dia, jika ada anggota kabinet yang tidak mampu memulihkan ekonomi maka sebaiknya mengundurkan diri, bukan malah meminta perpanjangan masa jabatan.

Herzaky yakin, Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan jabatannya pada 2024 dengan warisan ekonomi yang semakin membaik serta tetap menjaga dengan baik demokrasi dan konstitusi.

"Bukan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang berlaku seenaknya, untuk kepentingan sendiri dan oligarki, dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda pemilu, yang merenggut hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih di tahun 2024," kata dia.

Karena itu, Herzaky berharap Jokowi dapat bersikap tegas menolak usulan penundaan pemilu yang nyatanya sudah berkali-kali berhembus dalam beberapa tahun terakhir.

Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut diusulkannya setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat Sebut Pernyataan Cak Imin soal Penundaan Pemilu Berpotensi Menjerumuskan Jokowi

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu.