Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 dan Perempuan Pertama di Indonesia

Kompas.com - 23/02/2022, 18:32 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Megawati Soekarnoputri dikenal sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

Dialah sosok presiden perempuan pertama RI, dan masih menjadi satu-satunya presiden perempuan sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.

Sebelumnya, Megawati merupakan Wakil Presiden ke-8 RI di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Megawati berhasil mengikuti jejak sang ayah, Soekarno, duduk di kursi pemerintahan tertinggi.

Masa kecil dan pendidikan

Megawati lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Ia merupakan putri sulung Soekarno dan Fatmawati.

Baca juga: Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Sebagai putri presiden, kehidupan masa kecil Mega banyak dilewatkan di Istana Negara.

Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional RI, Megawati begitu lincah dan suka main bola bersama saudaranya, Guntur Soekarnoputra, sejak masa kanak-kanak.

Sebagai anak gadis, dia gemar sekali menari. Kesenangan Mega ini sering ia tampilkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke Istana.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini, Jakarta.

Baca juga: Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Ia juga pernah belajar di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung (1965-1967), dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972).

Kehidupan pribadi

Megawati pada awalnya menikah dengan pilot berpangkat Letnan Satu Penerbang TNI AU bernama Surendro. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai dua putra bernama Mohammad Prananda dan Mohammad Rizki Pratama.

Dalam suatu tugas militer di tahun 1970, Surendro bersama pesawat militernya hilang di kawasan Indonesia Timur.

Peristiwa itu tentu menjadi derita bagi Megawati. Apalagi, kedua buah hatinya masih kecil.

Namun, tiga tahun kemudian Mega menikah dengan pria asal Ogan Komiring Ulu, Palembang, bernama Taufik Kiemas, yang lantas menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama 2009-2013.

Kehidupan Mega dan Taufiq bertambah bahagia dengan lahirnya buah hati, Puan Maharani, yang kemudian menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014-2019 dan Ketua DPR RI sejak 2019.

Karier politik

Masuknya Mega ke kancah politik telah mengingkari kesepakatan keluarganya. Karena trauma politik di masa sebelumnya, putra-putri Soekarno pernah bersepakat untuk tidak terjun ke bidang politik.

Sebelum bergabung ke partai, Megawati beserta suaminya Taufiq Kiemas adalah pengelola SPBU di Jakarta.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Masuknya Megawati ke partai politik bermula dari pertemuannya dengan Sabam Sirait sekitar tahun 1980, saat tak satu pun keluarga Soekarno tampil di dunia politik.

Awalnya Mega menolak untuk bergabung ke partai, namun Sabam kemudian membujuk Megawati melalui suaminya.

Hingga pada 1987, Megawati dan adiknya Guruh Soekarnoputra, masuk dalam daftar calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kala itu, Mega dianggap sebagai pendatang baru di kancah politik. Namun, ia lantas tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI.

Upaya Mega saat itu berhasil. Suara untuk PDI naik, Megawati pun terpilih menjadi anggota DPR/MPR.

Pada 1993, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres di Surabaya.

Baca juga: Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Namun, terjadi konflik internal. Soerjadi yang sebelumnya menjabat Ketua Umum PDI tidak mau kalah.

Soerjadi dan kelompoknya lantas membuat kongres PDI di Medan. Dari situ disepakati bahwa Soerjadi menjadi Ketua Umum PDI terhitung sejak 22 Juni 1996.

Di sisi lain, Megawati tak mau kalah. Ia menyatakan tidak mengakui Kongres Medan dan menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum PDI yang sah.

Dualisme kepemimpinan pun tak terhindarkan. Konflik ini berujung bentrok antara masing-masing pendukung di Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1966, yang lantas disebut sebagai peristiwa Kudatuli.

Namun demikian, pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya, PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut Pemilu 1997.

Baca juga: Cerita Megawati Kampanya saat Orde Baru dan Dianggap Partai Sendal Jepit

Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI pimpinan Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan.

Singkat cerita, partai politik berlambang banteng itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih 30 persen suara.

Megawati pun terus menuju puncak kariernya. Pada 23 Juli 2001, MPR secara aklamasi menempatkannya sebagai Presiden ke-5 RI menggantikan Gus Dur.

Kala itu, presiden belum menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan dipilih oleh MPR.

Setelah menuntaskan masa tugasnya sebagai orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 2003, Megawati menjajal peruntungannya di Pilpres 2004 berpasangan dengan Hasyim Muzadi.

Namun, ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla yang tak lain adalah dua menteri Mega di Kabinet Gotong Royong.

Baca juga: Ingat Bung Karno, Megawati Harap Tak Ada Lagi Pemimpin yang Diperlakukan Tidak Adil

Tak menyerah, Mega kembali mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2009. Namun, lagi-lagi ia dikalahkan oleh SBY yang menggandeng Boediono.

Kini, Megawati masih duduk di tahta tertinggi PDI-P sebagai ketua umum.

Sejumlah jabatan lain juga diemban Mega seperti Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hingga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com