Kepada Uni Eropa, Retno Marsudi Ungkap Masalah Diskriminasi terhadap Produk Sawit Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan keprihatinannya terkait diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa setiap kali bertemu kolega kerjanya sesama menteri luar negeri di kawasan tersebut.

"Saat bertemu dengan kolega di Uni Eropa saya selalu mengangkat keprihatinan Indonesia terhadap diskriminasi yang masih terus terjadi dengan produk kelapa sawit Indonesia," kata Retno dalam keterangan video di Youtube resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (23/2/2022).

Retno juga menyingung soal kebijakan baru Uni Eropa yang melarang produk-produk yang berasal dari deforestasi untuk memasuki kawasan tersebut.

Baca juga: Bertemu PM Slovenia, Jokowi Curhat soal Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit Indonesia

Kebijakan tersebut tertuang lewat Regulations on Deforestation-free Products. Regulasi itu diajukan oleh Komisi Eropa pada 17 November 2021 dengan tujuan utuk mengurangi dampak konsumsi kawasan tersebut terhadap deforestasi global.

Beberapa produk komoditas yang masuk dalam regulasi tersebut yakni daging, kayu-kayuan, minyak kelapa sawit, kedelai, kopi, dan kakao. Selain itu juga produk turunan seperti kulit, coklat, hingga furnitur.

Retno menilai, kebijakan tersebut bakal berpengaruh terhadap ekspor komoditas Indonesia.

"Terbaru, kebijakan deforestation free products yang berpotensi berdampak pada ekspor komoditas pertanian Indonesia," kata Retno

Pada laman resmi Komisi Eropa dijelaskan, kebijakan tersebut diajukan lantaran penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan adalah kian luasnya lahan pertanian. Menurut mereka, salah satu penyebab dari perluasan lahan pertanian yakni kian meningkatnya produksi komoditas yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan kawasan tersebut, yakni kedelai, daging, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, dan kopi.

"Sebagai perekonomian besar dan konsumen dari komoditas yang terhubung dengan deforestasi dan degradasi hutan, Uni Eropa secara tidak langsung bertanggung jawab atas masalah ini. Dan Uni Eropa ingin menjawabnya dengan panggilan kepada penduduk untuk memimpin jalan menyelesaikan ini," tulis Komisi Eropa di laman resmi mereka.