Kepada Uni Eropa, Retno Marsudi Ungkap Masalah Diskriminasi terhadap Produk Sawit Indonesia

Kompas.com - 23/02/2022, 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan keprihatinannya terkait diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa setiap kali bertemu kolega kerjanya sesama menteri luar negeri di kawasan tersebut.

"Saat bertemu dengan kolega di Uni Eropa saya selalu mengangkat keprihatinan Indonesia terhadap diskriminasi yang masih terus terjadi dengan produk kelapa sawit Indonesia," kata Retno dalam keterangan video di Youtube resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (23/2/2022).

Retno juga menyingung soal kebijakan baru Uni Eropa yang melarang produk-produk yang berasal dari deforestasi untuk memasuki kawasan tersebut.

Baca juga: Bertemu PM Slovenia, Jokowi Curhat soal Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit Indonesia

Kebijakan tersebut tertuang lewat Regulations on Deforestation-free Products. Regulasi itu diajukan oleh Komisi Eropa pada 17 November 2021 dengan tujuan utuk mengurangi dampak konsumsi kawasan tersebut terhadap deforestasi global.

Beberapa produk komoditas yang masuk dalam regulasi tersebut yakni daging, kayu-kayuan, minyak kelapa sawit, kedelai, kopi, dan kakao. Selain itu juga produk turunan seperti kulit, coklat, hingga furnitur.

Retno menilai, kebijakan tersebut bakal berpengaruh terhadap ekspor komoditas Indonesia.

"Terbaru, kebijakan deforestation free products yang berpotensi berdampak pada ekspor komoditas pertanian Indonesia," kata Retno

Pada laman resmi Komisi Eropa dijelaskan, kebijakan tersebut diajukan lantaran penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan adalah kian luasnya lahan pertanian. Menurut mereka, salah satu penyebab dari perluasan lahan pertanian yakni kian meningkatnya produksi komoditas yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan kawasan tersebut, yakni kedelai, daging, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, dan kopi.

"Sebagai perekonomian besar dan konsumen dari komoditas yang terhubung dengan deforestasi dan degradasi hutan, Uni Eropa secara tidak langsung bertanggung jawab atas masalah ini. Dan Uni Eropa ingin menjawabnya dengan panggilan kepada penduduk untuk memimpin jalan menyelesaikan ini," tulis Komisi Eropa di laman resmi mereka.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Nasional
Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Nasional
Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Nasional
LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Nasional
Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Nasional
KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.