Kompas.com - 21/02/2022, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan berdampak kepada para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Lembaga advokasi Migrant Care, mengkritik aturan kewajiban bagi pekerja migran untuk mengikuti dan membayar iuran BPJS Kesehatan selama mereka bekerja di luar negeri.

"Ini artinya hanya ngejar setoran target kepesertaan tapi abai pada pelayanan dan jangkauan," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, kepada Kompas.com, Senin (21/2/2022).

Pada poin 26 Inpres Nomor 1 Tahun 2022 berbunyi, "Mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri."

Menurut Wahyu, manfaat perlindungan BPJS Kesehatan bagi pekerja migran Indonesia sangat terbatas. Dia mengatakan, seharusnya pemerintah terlebih dulu membuktikan manfaat BPJS Kesehatan bagi pekerja migran sebelum mewajibkan kepesertaan.

Baca juga: Ini Kata Bos BPJS Kesehatan soal Keanggotaan Jadi Persyaratan Jual Beli Tanah,

"Jadi harus membuktikan kemanfaatannya dulu agar bisa menjaring kepesertaan," ujar Wahyu.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan bisa memastikan mereka tidak akan mengalami keterlambatan dalam mendapatkan penanganan kesehatan.

Menurut Ali, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui bahwa kepesertaan BPJS adalah wajib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ia menjelaskan, pelayanan kesehatan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Namun, diperlukan upaya lebih agar seluruh masyarakat memikirkan kesehatannya. Sebab, menurut Ali, tak ada yang bisa menentukan kapan seseorang akan sakit.

Baca juga: 6 Layanan Publik yang Mewajibkan Syarat BPJS Kesehatan, dari Jual Beli Tanah hingga Bikin SIM dan STNK

"Kesehatan itu kalau orang bijak mengatakan 'Health is not everything, but without health, everything is nothing'. Itu sekali lagi tiba-tiba orang jatuh sakit tidak tahu. Umumnya orang Indonesia karena ketidaksadaran itu kemudian kesulitan tahunya sudah terlambat," kata Ali.

"Makanya, sekarang Instruksi Presiden itu dengan berbagai kerja sama kementerian dioptimalkan sehingga seluruh orang Indonesia pada tahun 2024 diharapkan sudah menjadi peserta BPJS paling tidak coverage akan tercapai," lanjut Ali.

Hingga saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia mencapai 235 juta orang. Ia berharap, jumlah itu menjadi minimal 98 persen pada 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

Nasional
Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Nasional
Pengakuan Terkini Bharada E: Tulis Surat Permohonan Maaf hingga Menyesal Tembak Brigadir J

Pengakuan Terkini Bharada E: Tulis Surat Permohonan Maaf hingga Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Ketua KPK Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

Ketua KPK Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

Nasional
Viral karena Kompolnas Dianggap Jubir Polisi, Benny Mamoto Buka Suara

Viral karena Kompolnas Dianggap Jubir Polisi, Benny Mamoto Buka Suara

Nasional
KPK Bakal Beri Jawaban di Sidang Praperadilan Nizar Dahlan

KPK Bakal Beri Jawaban di Sidang Praperadilan Nizar Dahlan

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Mantan Pejabat BPN di Surabaya

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Mantan Pejabat BPN di Surabaya

Nasional
Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

Aria Bima Sebut BUMN Punya Andil Korelatif terhadap Pengembangan Daerah di Aceh

Nasional
Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.