Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Sebut Butuh 50.000 Prajurit untuk Kodam hingga Lanud Baru di IKN

Kompas.com - 17/02/2022, 21:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerlukan sekitar 30.000 hingga 50.000 prajurit untuk bertugas di Komando Daerah Militer (Kodam), Pangkalan Udara (Lanud), dan Pangkalan Laut (Lanal) yang rencananya akan didirikan di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, pihaknya akan mengajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna merekrut prajurit yang sebelumnya tengah bertugas di satuan-satuan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kita akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat, laut, udara. Penggantinya itulah yang kita ambil dari rektrutmen-rekrutmen baru," ujar Andika dalam rekaman suara Penerangan Kodam (Pendam) VI/Mulawarman, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Panglima TNI: Kodam hingga Lanud Baru akan Dibangun di IKN

Dalam pemindahan prajurit itu, Andika mengatakan bahwa rencana tersebut juga sudah termasuk pemindahan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Selain itu, Andika menjelaskan, secara keseluruhan, Kodam, Lanal, dan Lanud akan dibangun di atas lahan seluas 4.500 hektare.

"Kira-kira total semuanya darat, laut, udara itu 4.500-an hektare," kata Andika.

Secara lebih rinci, Andika mengungkapkan bahwa dari 4.500 hektare tersebut, 800 hektare di antaranya akan dialokasikan untuk TNI AD.

Misalnya, pembangunan Kodam baru yang juga sudah termasuk dengan para perangkatnya.

Baca juga: Jokowi Bertemu Delegasi Bank Dunia di Istana, Bahas Pandemi, IKN, hingga G20


Sementara, ada 2.700 hektare yang akan dialokasikan untuk TNI AU. Jumlah lahan yang akan dialokasikan itu sudah termasuk pembangunan Lanud.

"Untuk Angkatan Udara tadi seperangkatkan termasuk lanud 2.700 hektare, kemudian Angkatan Laut di situ ada Lanal, Armada, Pangkalan Angkatan Laut," kata Andika.

Ia berharap, pembangunan tersebut dapat berada di kawasan perluasan IKN.

"Yang di kawasan inti pusat pemerintahan ini kami alokasinya kami 300-an (hektare) ya, 380-an (hektare) kalau misalnya masih ada ruang," ungkap Andika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com