Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Taman Mini Indonesia Indah dan Hujan Kritik Mahasiswa

Kompas.com - 15/02/2022, 09:18 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah salah satu objek wisata favorit di Ibu Kota. Akan tetapi, di masa awal pembangunan, proyek itu dihujani kritik dari kalangan aktivis dan mahasiswa di masa Orde Baru.

Awal mulanya, TMII dikenal dengan nama Miniatur Indonesia Indah. Ibu Negara Siti Hartinah Soeharto atau biasa disapa Ibu Tien adalah penggagas proyek itu. Dia terinspirasi dari Thai-in-Miniatre di Thailand dan Disneyland di Amerika Serikat.

Proyek yang dimulai pada 1971 itu lantas diperkirakan menelan biaya hingga Rp 10,5 miliar. Uang proyek itu dikumpulkan dari sumbangan dari kelompok swasta dan pemerintah daerah.

Kandidat lokasi proyek mulanya ada beberapa. Yaitu kawasan lain yakni Waduk Melati dekat Hotel Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat; kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; dan Sunter, Jakarta Utara. Namun, luasnya dinilai masih kurang.

Baca juga: Jumlah Pengunjung Taman Mini Merosot di Hari Jumat Saat Masa Libur Panjang

Alhasil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, mengusulkan supaya TMII dibangun di pinggiran Jakarta. Akhirnya disepakati TMII dibangun di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur.

Pada 5 Januari 1972 panitia proyek Miniatur Indonesia Indah mengundang 900 pengusaha dan 100 mahasiswa untuk memaparkan tentang proyek itu.

Saat itu muncul Gerakan Penghematan yang diikuti oleh sejumlah aktivis antara lain W.S. Rendra, Arief Budiman, H.J.C. Princen (Poncke), dan Mocthar Lubis.

Alasannya adalah proyek itu dinilai sebagai pemborosan karena anggaran masih bisa digunakan untuk hal lain, seperti membangun universitas atau sekolah.

Apalagi saat itu menurut data Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Indonesia masih termasuk negara dengan upah yang rendah.

Skema pembiayaan juga dinilai ganjil karena pemerintah provinsi ikut menanggung 16 persen dari total biaya pembangunan.

Baca juga: Kondisi Tidak Terawat, Museum Telekomunikasi di Taman Mini Ditutup Sementara

Maka dari itu kelompok mahasiswa dari Gerakan Penghematan menggelar aksi unjuk rasa di depan sekretariat proyek TMII di Gedung Kartika Chandra. Alhasil mereka ditahan oleh polisi dan diinterogasi.

Aksi unjuk rasa menentang proyek TMII juga terjadi di Yogyakarta dan Surabaya. Gerakan yang menamakan diri Liga Anti Pemborosan terdiri dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, Kelompok Petisi Desember, Persada Studi Klub, Ikatan Mahasiswa Yogya, serta Keluarga Mahasiswa Bima-Dompu Yogya.

Para demonstran menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Yogyakarta supaya tidak menyetujui pencairan anggaran untuk bantuan proyek TMII sebesar Rp 50 juta. Namun, pada 3 Januari lima anggota gerakan itu dibawa oleh tentara dari Garnisun Yogyakarta ke kantor Komresko 961.

Baca juga: Melihat Taman Mini Indonesia Indah dari Kereta Gantung

Peristiwa itu terjadi ketika mereka melapor ke kantor polisi untuk berdialog terkait aksi unjuk rasa itu.

Sejumlah mahasiswa di Surabaya juga menyatakan menolak proyek itu dan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan uang sumbangan sebesar Rp 40 juta kepada proyek itu.

Akan tetapi, proyek itu tetap berjalan di tengah protes dan diresmikan pada 20 April 1975.

Berita ini sudah terbit di surat kabar KOMPAS edisi 3 Januari 1972, 6 Januari 1972, dan 21 April 1975 dengan judul: Mahasiswa Surabaja menentang Projek Mini, Para mahasiswa diundang hadiri pertemuan di Kartika Chandra * Untuk dialog mengenai rencana pembangunan Proyek Mini Indonesia Indah, dan Presiden resmikan pembukaan Taman Mini Indonesia Indah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com