Pimpinan DPR Minta PJJ Dipertimbangkan untuk Daerah PPKM Level 3

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, pemerintah bisa mempertimbangkan masukan untuk menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di daerah yang berstatus level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat meningkatnya Varian Omicron.

"Mungkin kebijakan mengenai PJJ di level tersebut ya mungkin juga bisa dilakukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022) dikutip dari keterangan video yang diterima.

Politikus Partai Gerindra itu menyadari, meningkatnya kasus Covid-19 di tengah penyebaran Omicron memang perlu disoroti.

Utamanya terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diberlakukan.

Kebijakan ini dinilai sejumlah pihak mengkhawatirkan para orang tua, karena risiko anak terpapar Covid-19 saat PTM.

"Banyak orang tua yang khawatir mengenai, kalau masuk, kemudian anaknya terkena virus. Tapi ada juga aspirasi yang menyatakan bahwa mereka juga melihat anaknya jenuh di rumah, kemudian ada yang main gadget, main game," ungkap Dasco.

Baca juga: DPR Belum Juga Terima Surpres-DIM RUU TPKS, Dasco: Infonya Masih Perlu Dikoreksi

Oleh karena itu, Dasco meminta pemerintah melakukan evaluasi PTM berjangka waktu dengan melihat kondisi perkembangan Covid-19.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan karena PTM termasuk kepentingan semua pihak, bukan siswa, para orang tua maupun guru.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga meminta pihak sekolah yang masih melaksanakan PTM untuk menjaga protokol kesehatan.

"Supaya kita menghindari yang tidak kita inginkan, terutama klaster baru," tegasnya.

Baca juga: PJJ di Tangerang Selatan, antara Kekhawatiran Orangtua dan Sulitnya Siswa Belajar di Rumah

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah daerah aglomerasi akan berstatus level 3 dalam perpanjangan PPKM.

Daerah yang dimaksud yakni Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya.

"Berdasarkan level asesmen, aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya akan ke level 3," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang digelar secara daring pada Senin (7/2/2022).

"Bukan karena tingginya kasus, tapi karena rendahnya tracing," lanjutnya.