Kompas.com - 10/02/2022, 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sejumlah warga yang diwakili LBH Nyi Ageng Seran, sudah setuju dilakukan pengukuran lahan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Para warga yang setuju bersama dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo (Kantah Purworejo), Balai Besar wilayah Sungai (PUPR) pun meminta bantuan pengamanan polisi terkait pengukuran.

“Dan warga yang setuju melalui LBH Nyi Ageng Serang meminta bantuan pangamanan pengukuran ke kepolisian,” kata Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: LPSK Siap Beri Perlindungan Warga Desa Wadas yang Jadi Korban Kekerasan Polisi

Menurut Taufiqulhadi, permintaan bantuan pengamanan itu kemudian dikoordinasikan dalam rapat di kantor Gubernur Jawa Tengah.

Lebih lanjut, ia menambahkan, pengukuran lahan dilakukan di tanah warga yang sudah setuju.

“Dan dilaksanakan pengukuran terhadap pemilik tanah yang setuju/menerima. Negara pasti akan melindungi warganya agar tidak dirugikan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, petugas gabungan, yang sebagian besar polisi, memasuki Desa Wadas untuk mengawal 70 tim BPN yang melakukan pengukuran lahan terkait pembangunan Bendungan Bener.

Menurut informasi dari Walhi, pada Selasa (8/2/2022) ratusan polisi yang datang ke Desa Wadas membawa peralatan lengkap seperti tameng, senjata, dan anjing polisi.

Kemudian, diketahui ada sebanyak 64 orang ditangkap dan diinterogasi polisi karena diduga hendak rusuh dan membawa senjata tajam.

Baca juga: CEK FAKTA: Menilik Klaim Mayoritas Warga Desa Wadas Setuju Pembebasan Lahan

Rabu (9/2/2022), polisi memastikan semua warga yang ditangkap sudah dipulangkan ke pihak keluarga.

Banyak pihak pun mengecam kehadiran para polisi tersebut karena dianggap melakukan tindakan pengamanan polisi tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Halik Sandera menilai tindakan polisi di Desa Wadas bersifat sewenang-wenang dan tidak menunjukkan komitmen perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Kapolri harus memberi atensi terhadap persoalan ini. Tindakan sewenang-wenang Kepolisian terhadap warga Desa Wadas sama sekali tidak menunjukkan komitmen terhadap semangat perlindungan Hak Asasi Manusia dan sikap humanis dari Kepolisian,” kata Halik kepada wartawan pada 8 Februari 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Profil I Nyoman Wara, Capim KPK yang Tangani Kasus BLBI, Century, dan Sumber Waras

Nasional
Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Dugaan Kampanye Terselubung, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Kunker di Maluku Utara, Jokowi Akan Terima Anugerah Gelar Adat dan Tinjau Penyaluran Bantuan

Nasional
Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Soal Kesehatan Lukas Enembe, KSP: KPK Sudah Punya Mekanisme, Semestinya Tak Jadi Alasan

Nasional
Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Kecurigaan Awal LPSK dalam Kasus Sambo, Tak Ada Laporan Kepolisian Soal Kematian Brigadir J

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Moeldoko Main Film Pendek, Ini Alasannya...

Nasional
Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Berulang Kali Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Mundur Menanti Saksi Kunci

Nasional
Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut 'Konsorsium 303' dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

Nasional
Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Hakim Agung Sudrajad Nekat Korupsi, Pedoman dan Maklumat MA Seolah Tumpul

Nasional
Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Ingin Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, Sekber Gugat Aturan Syarat Pencapresan ke MK

Nasional
Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Eks Hakim Agung Usul Sidang MA Direkam dan Terbuka Hindari Permainan Perkara

Nasional
Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Cairnya Politik Hari Ini, Sudah Deklarasi Koalisi pun Masih Lirik Sana-sini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk 'Refreshing' | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

[POPULER NASIONAL] Pengacara Sebut Lukas Enembe Judi untuk "Refreshing" | Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi

Nasional
Apa Itu Warakawuri?

Apa Itu Warakawuri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.