Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Siapkan Penginapan Nakes di Dekat RS, Luhut: Kita Proteksi Kesehatannya

Kompas.com - 07/02/2022, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mendorong disediakannya penginapan di dekat RS yang dapat digunakan untuk tenaga kesehatan (nakes)

Tujuannya untuk menjaga kondisi kesehatan mereka setelah bertugas para pasien positif di RS.

"Pemerintah mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan. Jadi nakes kita harapkan dapat nginap di hotel yang dekat dengan RS. Sehingga, mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular," ujar Luhut dalam konferensi pers evaluasi PPKM yang digelar secara virtual, Senin (7/2/2022).

Baca juga: IDI: Gelombang Ketiga Covid-19 akibat Varian Omicron Mulai Ancam Nakes di RS

Menurut Luhut, langkah itu merupakan satu dari enam kebijakan lain yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.

Kedua, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, terutama dosis kedua untuk para lansia dan kelompok rentan lain serta penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Dalam hal ini presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, kepala BIN dan kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan," ujar Luhut.

Ketiga, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di RS, termasuk tenaga kesehatan obat-obatan dan menambah jumlah tempat tidur yang dikonversi untuk Covid-19.

Keempat, mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat (isoter) untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan sehingga tidak membebani RS.

Baca juga: Pasien Covid-19 Semakin Melonjak, Wisma Atlet Akan Tambah Nakes

Kelima, sesuai arahan presiden hanya pasien dengan gejala sedang berat dan kritis yang masuk dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isoter.

Luhut mengungkapkan, saat ini 65 persen pasien yang dirawat di RS memiliki gejala ringan dan tanpa gejala.

"Yang kita minta (mereka) jangan masuk RS. Tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter," kata Luhut.

Keenam, pemerintah mendorong penggunaan telemedisin.

Luhut menambahkan, pemerintah ingin masyarakat tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron.

Baca juga: Viral, Wisatawan Diduga Covid-19, Gagal Ke Bali Malah Jalan-jalan di Malang, Ini Respons Kemenkes

Sebab pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang varian baru ini.

"Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua tidak ada yang perlu dikhawatirkan tapi kalau anda punya kasus komorbid dan belum vaksin anda perlu hati-hati," ungkap Luhut.

"Karena anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. Pemerintah akan mengambil kebijakan penetapan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia kelompok komorbid, dan yang belum divaksin," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com