Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Jelaskan 6 Kebijakan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 07/02/2022, 15:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan enam kebijakan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Pertama, mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, terutama dosis kedua untuk para lansia dan kelompok rentan lain.

"Juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, kepala BIN dan kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan," ujar Luhutdalam konferensi pers evaluasi PPKM yang digelar secara virtual pada Senin (7/2/2022).

Baca juga: Luhut: Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya Akan Berstatus PPKM Level 3

Kedua, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di RS, termasuk tenaga kesehatan obat-obatan dan menambah jumlah bed yang dikonversi untuk Covid-19.

Ketiga, mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat (isoter) untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan sehingga tidak membebani RS.

Keempat, mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan.

"Jadi nakes kita harapkan dapat menginap di hotel yang dekat dengan RS. Sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular," tutur Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali ini.

Kelima, sesuai arahan presiden hanya pasien dengan gejala sedang berat dan kritis yang masuk dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isoter.

Luhut mengungkapkan, saat ini 65 persen pasien yang dirawat di RS memiliki gejala ringan dan tanpa gejala.

"Yang kita minta (mereka) jangan masuk RS. Tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter," kata Luhut.

Keenam, pemerintah mendorong penggunaan telemedisin.

Luhut menambahkan, pemerintah ingin masyarakat tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron.

Baca juga: Luhut Sebut BOR Jadi Penentu Jabodetabek PPKM Level 3, Berikut BOR di Sejumlah Daerah

Sebab pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang varian baru ini.

"Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua tidak ada yang perlu dikhawatirkan tapi kalau anda punya kasus komorbid dan belum vaksin anda perlu hati-hati," ungkap Luhut.

"Karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. pemerintah akan mengambil kebijakan penetapan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia kelompok komorbid, dan yang belum divaksin," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com