Salin Artikel

Luhut Jelaskan 6 Kebijakan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19

Pertama, mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, terutama dosis kedua untuk para lansia dan kelompok rentan lain.

"Juga penyediaan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, kepala BIN dan kepala BKKBN untuk beraksi di lapangan," ujar Luhutdalam konferensi pers evaluasi PPKM yang digelar secara virtual pada Senin (7/2/2022).

Kedua, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di RS, termasuk tenaga kesehatan obat-obatan dan menambah jumlah bed yang dikonversi untuk Covid-19.

Ketiga, mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat (isoter) untuk merawat pasien OTG dan gejala ringan sehingga tidak membebani RS.

Keempat, mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan.

"Jadi nakes kita harapkan dapat menginap di hotel yang dekat dengan RS. Sehingga mereka bisa kita proteksi juga kesehatannya dan juga mereka jangan sampai tertular," tutur Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali ini.

Kelima, sesuai arahan presiden hanya pasien dengan gejala sedang berat dan kritis yang masuk dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isoter.

Luhut mengungkapkan, saat ini 65 persen pasien yang dirawat di RS memiliki gejala ringan dan tanpa gejala.

"Yang kita minta (mereka) jangan masuk RS. Tapi masuk saja di isoter, karena cukup dengan di isoter," kata Luhut.

Keenam, pemerintah mendorong penggunaan telemedisin.

Luhut menambahkan, pemerintah ingin masyarakat tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron.

Sebab pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang varian baru ini.

"Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM. Jadi kalau kita patuh pada itu semua tidak ada yang perlu dikhawatirkan tapi kalau anda punya kasus komorbid dan belum vaksin anda perlu hati-hati," ungkap Luhut.

"Karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check out. pemerintah akan mengambil kebijakan penetapan lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia kelompok komorbid, dan yang belum divaksin," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/15280851/luhut-jelaskan-6-kebijakan-pemerintah-hadapi-lonjakan-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke