Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Evaluasi PTM, Puan Minta Keselamatan Siswa Diutamakan

Kompas.com - 02/02/2022, 19:57 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan sebagai indikator utama dalam pertimbangan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

“Keselamatan siswa atau anak harus menjadi yang utama,” tutur Puan, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, hasil evaluasi akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama yang berkaitan dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah untuk melibatkan banyak stakeholder dalam proses evaluasi PTM.

Pasalnya, kata dia, keterlibatan banyak stakeholder akan membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

Baca juga: Puan Maharani: Nilai-nilai Keislaman NU yang Ramah, Moderat dan Toleran Harus Terus Diperkenalkan ke Dunia

“Ini termasuk dengan melibatkan perwakilan orangtua dan guru. Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” kata dia.

Sebelumnya, Puan menyarankan agar evaluasi PTM dilakukan dengan mempertimbangkan banyak indikator, sehingga seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat diakomodasi.

“Sebagai orangtua, saya senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah,” ucapnya.

Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama lebih dari dua tahun membuat anak-anak bosan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“(PJJ) menimbulkan cognitive learning loss dan dampak psikis yang cukup berat bagi anak-anak,” katanya.

Baca juga: Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Namun, dia melanjutkan, adanya varian Omicron yang mulia menyebar jelas membuat para orangtua merasa cemas terhadap kondisi anak-anak. Sekolah dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya, dia berharap evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan PTM 100 persen, bisa memprioritaskan aspek kesehatan anak.

“Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa aspek kognitif menjadi salah satu indikator yang harus dipertimbangkan,” imbuh dia.

Puan mengaku menerima beberapa aduan dari guru terkait dampak PJJ pada anak. Banyak dari mereka menyebut pembelajaran online sangat berpengaruh terhadap peserta didik.

“Memang (PJJ) terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah masing-masing,” paparnya.

Baca juga: Pakar Psikologi Politik Solo Sebut Puan dan Ganjar Bisa Pecah Kongsi saat Pilpres 2024

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com