Kompas.com - 02/02/2022, 19:57 WIB

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan sebagai indikator utama dalam pertimbangan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

“Keselamatan siswa atau anak harus menjadi yang utama,” tutur Puan, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, hasil evaluasi akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama yang berkaitan dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah untuk melibatkan banyak stakeholder dalam proses evaluasi PTM.

Pasalnya, kata dia, keterlibatan banyak stakeholder akan membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

Baca juga: Puan Maharani: Nilai-nilai Keislaman NU yang Ramah, Moderat dan Toleran Harus Terus Diperkenalkan ke Dunia

“Ini termasuk dengan melibatkan perwakilan orangtua dan guru. Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” kata dia.

Sebelumnya, Puan menyarankan agar evaluasi PTM dilakukan dengan mempertimbangkan banyak indikator, sehingga seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat diakomodasi.

“Sebagai orangtua, saya senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah,” ucapnya.

Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama lebih dari dua tahun membuat anak-anak bosan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“(PJJ) menimbulkan cognitive learning loss dan dampak psikis yang cukup berat bagi anak-anak,” katanya.

Baca juga: Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Namun, dia melanjutkan, adanya varian Omicron yang mulia menyebar jelas membuat para orangtua merasa cemas terhadap kondisi anak-anak. Sekolah dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya, dia berharap evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan PTM 100 persen, bisa memprioritaskan aspek kesehatan anak.

“Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa aspek kognitif menjadi salah satu indikator yang harus dipertimbangkan,” imbuh dia.

Puan mengaku menerima beberapa aduan dari guru terkait dampak PJJ pada anak. Banyak dari mereka menyebut pembelajaran online sangat berpengaruh terhadap peserta didik.

“Memang (PJJ) terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah masing-masing,” paparnya.

Baca juga: Pakar Psikologi Politik Solo Sebut Puan dan Ganjar Bisa Pecah Kongsi saat Pilpres 2024

Minta pemerintah lakukan langkah darurat

Cucu Proklamator Republik Indonesia (RI) Bung Karno tersebut turut menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya.

Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah melakukan sejumlah langkah darurat untuk menekan angka penyebaran.

“Sudah harus dipikirkan bagaimana mengurangi penyebaran virus dengan membatasi mobilitas masyarakat. Kemudian pastikan fasilitas kesehatan dan obat-obatan tersedia di seluruh daerah,” ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah untuk terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi, baik primer maupun booster.

“Termasuk vaksinasi anak dipercepat, sehingga seluruh anak di Indonesia bisa terjaga dari bahaya Covid-19,” ujarnya.

Baca juga: Kumpulan Berita Harian Yogyakarta Terpopuler: Tak Ada Ganjar Saat Puan Resmikan Pasar di Solo

Lebih lanjut, Puan mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dia juga meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila dirasa tidak terlalu penting.

“Semoga kita semua sehat selalu. Selalu gunakan masker dan telah divaksin. Dengan mengikuti protokol kesehatan, bersama kita menekan tingkat penyebaran Covid-19 di negeri ini,” imbau Puan.

Sebagai informasi, akibat varian Omicron, telah terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 hingga 910 persen di Indonesia.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa saat ini ada 81.349 kasus aktif yang ada di Indonesia.

Menurut laporan per Senin (31/1/2022), terjadi penambahan 16.021 kaskus Covid-19 dalam sehari. Kasus kematian juga meningkat dengan adanya 28 pasien yang meninggal dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Puan soal Banyaknya Baliho Bergambar Wajahnya: Semua Orang Juga Pasang, Kok Saya Enggak Boleh?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.