Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Evaluasi PTM, Puan Minta Keselamatan Siswa Diutamakan

Kompas.com - 02/02/2022, 19:57 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengedepankan aspek kesehatan sebagai indikator utama dalam pertimbangan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

“Keselamatan siswa atau anak harus menjadi yang utama,” tutur Puan, dikutip dari keterangan pers resminya, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, hasil evaluasi akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama yang berkaitan dengan kondisi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah untuk melibatkan banyak stakeholder dalam proses evaluasi PTM.

Pasalnya, kata dia, keterlibatan banyak stakeholder akan membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

Baca juga: Puan Maharani: Nilai-nilai Keislaman NU yang Ramah, Moderat dan Toleran Harus Terus Diperkenalkan ke Dunia

“Ini termasuk dengan melibatkan perwakilan orangtua dan guru. Jadi, selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” kata dia.

Sebelumnya, Puan menyarankan agar evaluasi PTM dilakukan dengan mempertimbangkan banyak indikator, sehingga seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat diakomodasi.

“Sebagai orangtua, saya senang anak-anak kita sudah bisa belajar dan berinteraksi bersama teman sebayanya di sekolah,” ucapnya.

Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama lebih dari dua tahun membuat anak-anak bosan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“(PJJ) menimbulkan cognitive learning loss dan dampak psikis yang cukup berat bagi anak-anak,” katanya.

Baca juga: Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Namun, dia melanjutkan, adanya varian Omicron yang mulia menyebar jelas membuat para orangtua merasa cemas terhadap kondisi anak-anak. Sekolah dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya, dia berharap evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan PTM 100 persen, bisa memprioritaskan aspek kesehatan anak.

“Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa aspek kognitif menjadi salah satu indikator yang harus dipertimbangkan,” imbuh dia.

Puan mengaku menerima beberapa aduan dari guru terkait dampak PJJ pada anak. Banyak dari mereka menyebut pembelajaran online sangat berpengaruh terhadap peserta didik.

“Memang (PJJ) terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah masing-masing,” paparnya.

Baca juga: Pakar Psikologi Politik Solo Sebut Puan dan Ganjar Bisa Pecah Kongsi saat Pilpres 2024

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com