Kompas.com - 01/02/2022, 16:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski di awal kemerdekaan nuansa rasisme masih kental buntut peninggalan kolonial Belanda, Presiden Soekarno tetap menghargai ritual keagamaan dan budaya masyarakat Tionghoa.

Setidaknya ada 4 hari raya masyarakat Tionghoa yang diakui oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Hal tersebut tertuang lewat aturan yang dikeluarkan Soekarno pada tahun 1946.

Dikutip dari Tribunnews, Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 2/OEM-1946 tentang hari-hari raya umat beragama.

Dalam pasal 4 penetapan pemerintah itu, empat hari besar masyarakat Tionghoa yang ditetapkan sebagai hari raya adalah Tahun Baru Imlek, hari wafatnya Nabi Khonghucu (tanggal 18 bulan 2 Imlek), Ceng Beng (sembahyang kubur) dan hari lahirnya Khonghucu (tanggal 27 bulan 2 Imlek).

Baca juga: Mengenang Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia dalam Perayaan Imlek

Aturan yang dikeluarkan Soekarno menegaskan Hari Raya Tahun Baru Imlek Kongzili sebagai hari raya agama masyarakat etnis Tionghoa.

Melansir Harian Kompas yang terbit pada 8 Februari 2005, Presiden Soekarno juga mengizinkan perayaan tahun baru China oleh masyarakat Tiongkok.

Bahkan sang proklamator kemerdekaan mengeluarkan maklumat boleh mengibarkan bendera kebangsaan Tiongkok dalam setiap hari raya bangsa Tionghoa.

Soekarno pun pernah menjadikan tiga hari raya Tionghoa (Imlek, wafatnya Khonghucu, dan Ceng Beng) sebagai hari libur resmi.

Namun kondisi berubah setelah meletusnya peristiwa G30S. Rezim Orde Baru dengan Inpres No 14/1967 membuat Imlek terlarang dirayakan di depan publik. Pertunjukan barongsai, liang liong harus sembunyi, dan lagu Mandarin tidak boleh diputar di radio.

Baca juga: Mengingat Penetapan Imlek sebagai Hari Libur Nasional oleh Megawati

Selama 32 tahun Orba berkuasa, tidak pernah ada imlek yang meriah seperti tahun-tahun terakhir ini.

Masyarakat Tionghoa kembali bernafas lega usai Pemerintahan Presiden Soeharto jatuh. Sebab saat reformasi, perayaan Imlek kembali diperbolehkan setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2006 yang mencabut Inpres Soeharto.

Kebijakan Gus Dur kemudian dilengkapi oleh Keppres Nomor 19 Tahun 2002 di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang tak lain adalah anak dari Soekarno. Lewat kebijakan Megawati itu, perayaan Imlek sejak tahun 2003 ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan sebagai 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan sebagai "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Survei Litbang "Kompas": Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Nasional
Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.