KPK Amankan Uang Tunai Rp 2,1 Miliar dari Penggeledahan di Langkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp 2,1 miliar saat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Adapun penggeledahan itu dilakukan terkait kasus suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat yang menjerat Bupati nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, uang tunai miliaran yang diamankan penyidik itu ditemukan dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing.

“Diduga uang Rp 2,1 miliar tersebut adalah bagian dari penerimaan suap yang diterima oleh tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin-angin) baik langsung maupun melalui perantaraan dari orang kepercayaannya,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Senin (31/1/2022).

Baca juga: Kontroversi Bupati Nonaktif Langkat: OTT KPK, Kerangkeng Manusia, dan Koleksi Satwa Dilindungi

Untuk diketahui, KPK menggeledah rumah Bupati nonaktif Langkat pada Selasa (25/1/2022).

Kemudian, Kantor Bupati Langkat dan kantor PT Dewa Rencana Perangin-angin yang diduga merupakan perusahaan milik terbit pada Kamis (27/1/2022).

“Saat ini tim penyidik akan melakukan pendalaman atas dugaan aliran sejumlah uang yang diterima oleh tersangka TRP dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi,” tutur Ali.

Dalam kasus ini, Terbit diduga melakukan pengaturan bersama Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA yang merupakan kakak kandungnya terkait pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Kabupaten Langkat.

KPK menyebutkan, Terbit melalui Iskandar meminta besaran fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang.

Sementara itu, untuk paket penunjukan langsung, Terbit meminta fee sebesar 16,5 persen dari nilai proyek.

Baca juga: Bupati Langkat Beri Hadiah Mini Cooper Saat Sang Anak Ultah Ke-17, KPK: Akan Ditanya...