Kompas.com - 28/01/2022, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih sosok yang tepat saat menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

PKS, kata dia, tak mempersoalkan beberapa nama yang mencuat sebagai kandidat Kepala Otorita IKN, seperti Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, sejauh ini nama-nama tersebut baru sebatas wacana.

"Karena masih wacana, monggo saja semua diwacanakan," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

Hanya saja, anggota Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa Presiden harus memilih sosok kepala otorita IKN yang memenuhi kualifikasi. Adapun kualifikasi yang dimaksud yaitu memiliki kapasitas dan integritas.

Baca juga: PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

"Memang di Undang-Undang (IKN) diajukan dan ditunjuk oleh presiden. Jadi monggo saja presiden tunjuk yang punya dua hal, kapasitas dan integritas," jelasnya.

Namun di sisi lain, Mardani mengemukakan bahwa nama-nama yang beredar hendaknya jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik.

Sebaliknya, ia berharap presiden membeberkan nama-nama yang justru dapat memberikan kredit poin bagi dirinya sendiri.

"Nama-namanya monggo presiden tunjukkan. Ya mudah-mudahan namanya tidak menimbulkan kegaduhan politik, tapi bisa justru memberikan kredit poin bagi presiden begitu," pungkasnya.

Diketahui bersama, beberapa nama yang bakal ditunjuk sebagai calon kepala otorita IKN muncul dan tenggelam.

Nama yang belakangan santer didengar yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga: Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

KPK Jalin Kerja Sama dengan Anti-Corruption and Civil Rights Commission Korea Selatan

Nasional
DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

DPR Harap UU Provinsi Baru di Papua Diundangkan Usai Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Ditutup

Nasional
Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Putusan MA, PT Antam Mesti Ganti Rugi 1,1 Ton Emas ke Budi Said

Nasional
Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Cegah Penyebaran PMK, Masyarakat Diminta Tak Konsumsi Bagian Kaki hingga Jeroan Hewan-hewan Ini

Nasional
Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Ketua DPR Kecam Masih Adanya Tindakan Pencabulan di Dunia Pendidikan

Nasional
Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Jaksa Ungkap Ada “Uang Keseriusan” untuk Urus Pinjaman Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Bicara 'Track Record' Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Bicara "Track Record" Puan, Bambang Pacul: 7 Tahun Lalu Apa Dikau Percaya Jokowi Jadi Presiden?

Nasional
Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Wabah PMK, Pemda Diminta Siapkan Santunan bagi Warga yang Ternaknya Dimusnahkan

Nasional
UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

UPDATE 7 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,28 Persen, Ketiga 24,64 Persen

Nasional
Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.