Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta–Singapura?

"Secara kedaulatan sudah terpenuhi, walaupun secara teknis, kita masih tergantung pada Singapura," tambah dia.

Dia berpandangan, kesepakatan FIR juga membuat Indonesia tetap dapat menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sebagian ruang udara yang masih dikuasai Singapura.

"Jadi walaupun kita masih menggunakan berbagai macam fasilitas teknis Singapura, setiap PNBP yang ada di situ, itu tetap masuknya ke kas negara Indonesia," ujar dia.

Atas dasar tersebut, Farhan menyebutkan bahwa secara kedaulatan, Indonesia sudah dapat mengambil alih kembali ruang udara yang sebelumnya dikuasai Singapura. Hanya saja, kata dia, secara teknis, sebagian ruang udara masih dikuasai Singapura.

"Hal ini tentu bersangkutan dengan perjanjian ekstradisi, perjanjian penyediaan tempat untuk latihan militer bersama dan lain-lain," tutur Farhan.

DPR akan tanya ke Menhan

Pada Kamis ini, Komisi I DPR dijadwalkan menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, pihaknya meminta penjelasan pemerintah mengenai kesepakatan FIR.

"Kita bisa bahas secara detail kenapa itu kesepakatan itu hanya di atas 37.000 (feet), apakah ada alasan, apakah ada perjanjian atau bagaimana, nah hal inilah yang harus dibuka secara detil," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu

Politikus Partai Golkar itu tidak menjawab saat ditanya soal signfikansi kesepakatan tersebut bagi Indonesia bilamana Indonesia hanya menguasai ruang udara di atas 37.000 feet.

Menurut Dave, DPR masih perlu meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait kesepakatan tersebut sebelum bersikap lebih jauh.

Kendati demikian, Dave menegaskan, kesepakatan soal FIR tersebut mesti dibarengi dengan peraturan yang tegas dan infrastruktur yang kuat agar ruang udara Indonesia tidak lagi diganggu.

Ia berpandangan, Indonesia harus memiliki radar yang mencakup seluruh wilayah sehingga bisa memonitor pesawat yang keluar-masuk.

Pemerintah siapkan langkah lanjutan

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kesepakatan pengambilalihan pengelolaan wilayah udara di Kepulauan Riau dan Natuna perlu diikuti berbagai langkah lanjutan. Antara lain memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan teknologi pendukung yang memadai.

"Selain dimaknai sebagai suatu kemajuan, langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan SDM, infrastruktur, dan teknologi yang memadai untuk mendukungnya," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu.

Jaleswari melanjutkan, setelah kesepakatan bersama itu, mekanisme domestik Indonesia dan Singapura akan berjalan untuk ratifikasi dan implementasi kesepakatan tersebut.

Dia menambahkan, kesepakatan antara Indonesia dan Singapura juga menunjukkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam memperkuat kehadiran negara, secara khusus di wilayah perbatasan serta daerah terdepan dan daerah terluar.

Menurut Jaleswari, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mendorong pengelolaan FIR di wilayah perairan Kepulauan Riau dan Natuna oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Pada September 2015, saat rapat terbatas kabinet, Jokowi menginstruksikan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka persiapan pengalihan pengelolaan FIR dari Singapura.

Pada pertemuan bilateral tahun 2019, Indonesia dan Singapura menyepakati kerangka (framework) negosiasi pengalihan pengelolaan FIR yang kemudian menjadi kesepakatan pada 25 Januari 2022.