Permohonan Maaf yang Ditunggu Masyarakat Sunda dari Arteria Dahlan....

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Arteria Dahlan menyatakan agar Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin mengganti Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Pernyataan itu pun menuai protes, utamanya di kalangan masyarakat Sunda. Mulai dari tokoh masyarakat hingga warganet beramai-ramai membicarakan anggota Komisi III DPR RI itu.

Bahkan, pernyataan Arteria mendapat sorotan langsung dari orang nomor satu di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil.

Emil, sapaan akrabnya, meminta Arteria menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya.

"Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi. Sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan," kata Emil di sela kunjungannya di Bali, Selasa (18/1/2021), dikutip dari Tribun Jabar.

Baca juga: Ribut Kritik Kajati Berbahasa Sunda, Siapa Arteria Dahlan?

Anggota DPR yang juga mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi juga turut angkat bicara soal pernyataan Arteria yang dinilai rasis tersebut.

Bagi Dedi berbahasa daerah bukan berarti tidak nasionalis. Sebab nasionalisme dibangun dari kekuatan daerah-daerah.

"Jadi kalau Kajati terima suap saya setuju untuk dipecat, tapi kalau pimpin rapat pakai bahasa Sunda apa salahnya?" ungkap Dedi.

Baca juga: Deretan Kontroversi Arteria Dahlan: Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot hingga Dipanggil Yang Terhormat

Tak hanya itu, kritik bahkan dilontarkan oleh sesama rekan Arteria di PDI-P. Adalah Tb Hasanuddin yang menilai Arteria sudah berlebihan dan bisa melukai masyarakat Sunda.

"Kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan saja? Saya ingatkan sebagai anggota DPR sebaiknya berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Jangan bertingkah arogan, ingat setiap saat rakyat akan mengawasi dan menilai kita," ungkap Hasanuddin.

Pembelaan Arteria

Menyikapi berbagai kritik termasuk saran dari Ridwan Kamil, Arteria pun lantas menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut.

Menurut dia, pernyataan itu tidak bermaksud untuk mendiskreditkan masyarakat Sunda. Melainkan, dimaksudkan agar para jaksa tidak mempertontonkan kedekatan kedaerahan dengan menggunakan Bahasa Sunda untuk mendapat posisi yang lebih tinggi.

Baca juga: Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Arteria ingin agar pengisian jabatan di Korps Adhyaksa itu berdasarkan sistem merit yang terukur, objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang, bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Persilakan lapor ke MKD

Masih dari Arteria, dirinya lantas mempersilakan masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR apabila tak terima dengan pernyataan soal kajati yang berbicara bahasa Sunda.

"Kalau saya salah kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah. Kita ini demokrasi, silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya, silakan saja," kata dia.

Ia berpandangan, DPR telah memiliki mekanisme apabila publik keberatan dengan pernyataan anggota dewan.

Baca juga: Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

Termasuk, apabila ada pihak yang merasa keberatan dengan ucapannya pada rapat di Komisi III DPR, Senin lalu.

"Izinkan saya juga menyatakan demikian, repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini," ucap dia.

Sudahi konflik, Arteria perlu minta maaf

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, seharusnya Arteria meladeni pernyataan Ridwan Kamil agar meminta maaf ke masyarakat Sunda akibat ucapannya.

Menurut Hendri, permohonan maaf juga menjadi cerminan dari budaya bangsa Indonesia terkait musyawarah dan mufakat.

"Budaya kita kan budaya musyawarah dan diambil jalan tengahnya saja. Kalau memang keliru ya minta maaf, kalau merasa tidak keliru ya disampaikan lagi alasannya," saran Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Bocoran Pemerintah soal Kriteria Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara

Pria yang akrab disapa Hensat itu justru menyayangkan sikap Arteria yang lantas mempersilakan masyarakat yang tidak terima atas pernyataannya untuk melapor ke MKD DPR.

Dia berpendapat, hal itu seharusnya tidak dilakukan oleh Arteria. Hal ini akan menimbulkan kesan menantang balik bagi masyarakat yang tidak terima atau keberatan atas pernyataan Arteria.

"Mustinya Bang Arteria enggak begitu. Dan seharusnya bisa mengambil jalan bijak sebagai warga negara. Bukan kemudian menantang, kalau enggak salah, dia bilang yang enggak suka, bisa lapor ke MKD. Enggak perlu seperti itu juga kan," ucap dia.

PDI-P perlu tegur Arteria

Di sisi lain, Hendri meyakini bahwa polemik ini juga tidak akan mengubah elektabilitas PDI-P selaku partai yang menaungi Arteria.

Pasalnya, menurut focus group discussion (FGD) lembaga survei Kedai Kopi milik Hendri, kasus korupsi yang menimpa kader pun tidak begitu memengaruhi elektabilitas partai politik.

"Jadi ada premisivitas atau rasa pasrah, cuek begitulah dari rakyat kalau partai politik itu korupsi. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu (elektabilitas)," tuturnya.

Baca juga: Bupati Langkat Sempat Kabur Saat OTT, KPK Klarifikasi Soal Indikasi Informasi Bocor

Kendati demikian, Hensat tetap menyarankan agar PDI Perjuangan segera menegur politisi itu agar tidak kembali mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

"Saya sarankan kepada PDI Perjuangan juga sebaiknya menegur Arteria. Bang Arteria yang saya kenal baik. Tapi mungkin memang bahasanya selalu ceplas-ceplos. Dan ini mungkin salah satu bentuk ceplas-ceplosnya dia. Terdengar arogan, tapi mungkin ada maksud-maksudnya," kata dia.

Di jagat dunia maya, Arteria Dahlan selama dua hari masuk dalam jajaran trending topic. Beberapa masyarakat Sunda bahkan mulai menyuarakan untuk memboikot PDI-P karena ulah Arteria ini.

Kritik mengalir deras dari berbagai kalangan baik pejabat di Jawa Barat hingga kelompok seniman atau budayawan Sunda.