Kompas.com - 18/01/2022, 05:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan memberi nama ibu kota negara baru Indonesia dengan istilah "Nusantara". Pemberian nama tersebut dinilai terkesan Jawa-sentris.

"Sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa-sentris," ungkap sejarawan JJ Rizal dalam perbincangan, Senin (17/1/2022).

Menurut Rizal, pemberian nama Nusantara bertolak belakang dengan gagasan pokok pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru. Pemilihan Kalimantan sebagai IKN memang disebut untuk memutus kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa.

Baca juga: Asal Usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa Sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

"Sebab, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit)," ucap Rizal.

Dia menambahkan, di luar Majapahit inilah yang disebut sebagai Nusantara. Rizal pun menilai penyebutan istilah Nusantara bukan hanya sekadar dikotomis dalam arti kewilayahan, melainkan juga terkait peradaban.

"Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur, atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis," tuturnya.

Baca juga: Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru Nusantara

Oleh karena itu, Rizal menilai pemilihan nama Nusantara untuk menandakan ibu kota negara baru kurang tepat.

"Pemakaian nama ibu kota baru Nusantara tidak mewakili pikiran RI yang didirikan sebagai amanat untuk setara, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite 'Keraton Jawa' gaya baru 2022," sebut Rizal.

Baca juga: Dari Ahok sampai Azwar Anas Calon Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara, Siapa yang Dipilih Jokowi?


Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ibu kota baru akan diberi nama Nusantara. Nama Nusantara sendiri dipilih karena istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Baca juga: Dari Mana dan Berapa Ongkos Ibu Kota Negara?

Draf RUU IKN sendiri memang belum mencantumkan nama ibu kota baru sehingga hanya disebut sebagai "IKN [...]" di dalam draf RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Nasional
Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Nasional
Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Nasional
RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

Nasional
MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

Nasional
Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Nasional
TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Nasional
Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Nasional
Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Nasional
Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Nasional
Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Nasional
Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan 'Presidential Threshold' 20 Persen

Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan "Presidential Threshold" 20 Persen

Nasional
Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Hadapi Risiko Bencana Dunia

Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Hadapi Risiko Bencana Dunia

Nasional
KSAD Tak Toleransi Prajurit yang Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

KSAD Tak Toleransi Prajurit yang Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
5 Prajurit TNI AD Ditahan Terkait Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

5 Prajurit TNI AD Ditahan Terkait Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.