Kompas.com - 13/01/2022, 23:46 WIB
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (13/1/2022). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIADirektur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meminta agar anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal-kapal asing untuk melaporkan diri mereka melalui portal Peduli WNI.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha mengatakan, dengan melapor di portal Peduli WNI, maka pemerintah bisa melacak keberadaan ABK tersebut.

"Dalam konteks kapal niaga, seperti yang terjadi di Yaman dan Somalia, kami meminta agar ABK kita melakukan lapor diri lewat portal Peduli WNI untuk memberi tahu keberadaan mereka di mana dan menghindari daerah-daerah perairan rawan," ujar Judha dalam press briefing di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Kemenlu: Kelompok Houthi yang Sandera ABK WNI Tak Minta Tebusan

Menurut Judha, tindakan pencegahan penawanan ABK antara kapal niaga dan kapal ikan berbeda.

Ia menjelaskan, untuk kapal niaga umumnya lebih mudah dikenali lantaran berurusan dengan perusahaan.

Sementara untuk kapal ikan, tindakan pencegahan lebih rumit karena mayoritas tidak dijalankan sesuai dengan prosedur.

Selain itu, ia juga meminta agar para ABK kapal ikan untuk menghindari wilayah rawan seperti perairan Sabah.

"Dalam kesempatan ini kami mengimbau WNI yang bekerja sebagai ABK mohon untuk bisa mengikuti prosedur yang benar dengan kelengkapan dan kualifikasi keahlian yang sesuai," ujar Judha.

Baca juga: Begini Kronologi ABK WNI Disandera Kelompok Houthi Yaman Versi Kemenlu

Di awal tahun ini, seorang ABK WNI bernama Surya Hidayat, yang bekerja di kapal berbendera Uni Emirat Arab (UEA) ditawan oleh kelompok milisi Al Houthi Yaman.

Saat ini, Surya telah diinapkan di sebuah hotel, meski masih dalam pengawasan pihak Al Houthi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.