Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Berharap Jokowi Dorong Prabowo Kembali Jadi Capres 2024

Kompas.com - 13/01/2022, 17:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan habis masa jabatannya pada 2024, mempertimbangkan Ketua Umum Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut ia sampaikan untuk menanggapi peluang Presiden Jokowi sebagai "King Maker" Pilpres 2024. Istilah itu merujuk pada politikus bertangan dingin yang dapat memunculkan kandidat memenangi pemilu.

"Kami memberi kontribusi kepada Presiden Joko Widodo dalam hal ini untuk bisa menjadikan pertimbangan bahwa Pak Prabowo Subianto lah yang bisa jadi pertimbangan bagi presiden untuk Pilpres 2024," kata Ferry dalam diskusi di acara Satu Meja The Forum yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (12/1/2022) malam.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Jadi King Maker Paling Kuat di Pilpres 2024

Bukan tanpa alasan, Ferry mengungkit presiden bisa melihat hasil sejumlah lembaga survei nasional yang menunjukkan tingginya elektabilitas Prabowo sebagai capres 2024.

Menurut dia, tingginya elektabilitas itu tentu dapat menjadi salah satu faktor bagi Gerindra, king maker maupun partai politik lain untuk tertarik mengusung Prabowo sebagai capres.

"Bagi Partai Gerindra, tentu dengan hasil survei, Alhamdulillah masih menempatkan Prabowo Subianto menjadi salah satu tokoh yang calon presiden paling tinggi hasil surveinya," ucap Ferry.

Baca juga: Siapa Capres Pilihan Jokowi?

Di sisi lain, Ferry mengatakan bahwa Gerindra juga sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden.

Selain itu, dirinya juga menegaskan, Gerindra tetap taat pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Pilpres dilakukan pada 2024.

"Enggak ada ide perpanjangan dan lain sebagainya yang masih mewarnai dinamika yang terjadi sampai saat ini," tambah dia.

Baca juga: Adu Elektabilitas Jelang Pilpres 2024: Dari Prabowo sampai Ganjar Pranowo

Terkait sosok Prabowo Subianto, ucap Ferry, adalah sosok yang memiliki kebesaran hati menerima kekalahan pada Pilpres 2019.

Saat itu, kata dia, bahkan Prabowo kemudian bersedia menerima tawaran Jokowi untuk masuk dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan.

Hal itu dinilai menjadi sebuah pertimbangan penting bagi Gerindra untuk kembali mengusung Prabowo untuk maju dalam Pilpres.

"Pak Prabowo dengan segala kebesaran hatinya mau bergabung di dalam pemerintahan dalam rangka mendinginkan suasana. Saya enggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo tidak punya kebesaran hati, dan kita masih terbelah polarisasinya dengan sangat tajam menurut saya, lebih banyak mudaratnya," kata Ferry.

Baca juga: Cerita Mahfud MD Ada Dirjen Mundur karena Dimintai Setoran Rp 40 Miliar oleh Menteri

Sebelumnya, analis politik dari lembaga survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa Presiden RI Joko Widodo akan menjadi "king maker" paling kuat pada Pilpres 2024.

Burhanuddin menilai, kekuatan Jokowi sebagai king maker bahkan berpotensi melebihi politikus-politikus kawakan seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

Apalagi, Megawati dinilai sudah tak mungkin mencalonkan diri lagi sebagai presiden, sementara itu Prabowo justru diprediksi akan ngotot mencalonkan diri lagi.

"King maker yang paling kuat ya Pak Jokowi karena dia bagaimana pun masih berkuasa ketika Pemilu 2024 digelar," kata Burhanuddin di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (11/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com