Gus Yahya Sengaja Masukkan Sejumlah Politikus ke PBNU, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, memasukkan sejumlah politikus dan kader partai politik ke dalam kepengurusan baru PBNU periode 2022-2027.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, langkah itu sengaja diambil agar NU tidak terjerumus dalam politik praktis.

"Sebetulnya sudah saya sampaikan berkali-kali. Strategi yang kami pilih adalah dengan memasukan unsur-unsur dari berbagai kepentingan politik yang berbeda, supaya satu sama lain bisa saling menjaga," kata Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Pertama Kali dalam Sejarah, Perempuan Masuk Struktur Kepengurusan PBNU

"Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan-kepentingan politik, masih bisa langsung diketahui dan tidak bisa mengklaimnya sebagai suatu yang netral," ujar dia.

Beberapa politikus yang masuk dalam PBNU periode 2022-2027 di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggota DPR RI Nusron Wahid dan Nasyirul Falah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Pasuruan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin.

Ma'ruf masuk sebagai anggota mustasyar PBNU, Gus Ipul sebagai sekretaris jenderal, Nusron sebagai wakil ketua umum, Falah dan Khofifah sebagai salah satu ketua, dan Taj Yasin sebagai anggota a'wan.

Yahya mengatakan, kepentingan-kepentingan politik akan tetap berusaha masuk PBNU seandainya dia bersihkan kepengurusan itu dari para politikus.

Masuknya berbagai tokoh dengan orientasi politik berbeda justru dianggap dapat menjaga NU agar tidak condong ke kepentingan politik praktis tertentu.

"Justru dengan memasukkan orang-orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik seperti Pak Nusron jelas Golkar, seperti ada Pak Falah jelas PDI-P, kemudian nanti ada juga yang jelas PKB dan lain sebagainya, supaya mereka saling menjaga," ujar Yahya.

Dia mengemukakan, dalam struktur kepengurusan baru ini, ada tiga poin penting dalam PBNU. Pertama, kepengurusan baru ini lebih gemuk ketimbang sebelumnya dan disebut mengakomodasi keterwakilan daerah.

Kedua, untuk pertama kalinya perempuan masuk dalam struktur kepengurusan PBNU.

Ketiga, susunan kepengurusan dirancang sedemikian rupa guna mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.