Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: 13,6 Juta Warga di Jawa-Bali Belum Divaksin Covid-19

Kompas.com - 10/01/2022, 17:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, ada 13,6 juta warga di Jawa-Bali yang belum menerima vaksinasi Covid-19. Angka ini setara dengan 9 persen.

"Masih ada 13,6 juta di Jawa-Bali atau 9 persen yang belum terlindungi. Jadi ini angka tidak kecil," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (10/1/2022).

Luhut mengatakan, di Jawa-Bali, terdapat 2 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Sementara, untuk vaksinasi anak, di Jawa-Bali angkanya mencapai 36 persen.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Tidak Merata, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pemberian Vaksin Booster

Pemerintah, kata Luhut, terus mendorong percepatan vaksinasi di berbagai wilayah, utamanya yang capaian vaksin dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Apalagi, kata dia, sejumlah pasien yang dinyatakan terpapar varian Omicron diketahui belum menerima vaksinasi.

"Kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis 1 umum dan lansia yang berada masih di bawah 50 persen menjadi prioritas dan pengawasan percepatan vaksinasi seperti wilayah Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, dan lain-lain," ujar Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Luhut mengatakan, percepatan vaksinasi diupayakan bersamaan dengan meluasnya varian Omicron. Di Indonesia, hingga Sabtu (8/1/2022), ada 414 kasus Omicron setelah sebelumnya bertambah 75 kasus.

Luhut juga mengakui bahwa belakangan terjadi tren peningkatan kasus Covid-19. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia dengan membawa virus corona varian Omicron.

Pada 9 Januari misalnya, dari 393 kasus Covid-19 di Jakarta, hampir 300 kasus di antaranya disebabkan oleh para pelaku perjalanan dari luar negeri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com