Kompas.com - 30/12/2021, 22:47 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mempertanyakan alasan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Sebab, daerah yang disebut akan menjadi lokasi ibu kota baru justru diberitakan mengalami banjir dalam beberapa waktu terakhir.

"Jika alasannya menghindari banjir, kenapa ibu kota negara harus pindah ke lokasi yang juga terdampak banjir? Pertanyaannya untuk kepentingan apa dan siapa kita harus pindah ibu kota negara?" kata Syaikhu dalam dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Kamis (30/12/2021).

Ia menekankan, pemerintah semestinya bertanggungjawab menyelesaikan banjir di Jakarta dengan tuntas, bukan malah membiarkan Jakarta tenggelam lalu memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Baca juga: Wanti-wanti Pemerintah Antisipasi Lonjakan Covid-19, PKS: Kisah Pilu Jangan Terulang Kembali

"Tidak bisa pemerintah lari dari tanggung jawabnya menuntaskan masalah di Ibu Kota DKI Jakarta dengan sekadar memindahkan ibu kota sebagai solusi pragmatisnya," ujar Syaikhu.

Di samping itu, Syaikhu juga mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara yang dinilainya seolah-olah menjadi agenda besar yang tidak bisa menunggu waktu lama.

Ia menilai, saat ini agenda pemindahan ibu kota mengalahkan agenda strategis lain seperti pemulihan ekonomi nasional, penanganan pandemi, dan penyehatan fiskal.

"Publik jadi bertanya-tanya: untuk siapa megaproyek ini dibuat? Siapakah yang akan diuntungkan dengan kehadiran mega proyek Ibu Kota Baru ini?" kata Syaikhu

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Negara.

Melansir Antara, 18 Desember 2021, sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, terendam banjir.

Baca juga: Pidato Presiden PKS: Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak, Apa Urgensinya?

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara Nurlaila mengatakan, banjir terjadi pada 17 Desember 2021 akibat hujan dan pasang air laut.

"Banjir terjadi akibat hujan pada pukul 14.00 Wita yang bersamaan dengan pasang tinggi air laut mulai pukul 16.00-18.00 Wita," kata Nurlaila.

Sementara itu, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, banjir yang melanda Penajam Paser Utara itu hanya berlangsung singkat.

"Kejadian banjir tersebut berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam, kemudian langsung surut mengikuti turunnya pasang surut air laut," kata Abdul Muhari melalui keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Adapun saat ini DPR bersama pemerintah tengah membahas RUU IKN yang akan menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota tersebut.

Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menargetkan, RUU ini dapat disahkan pada awal 2022 mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Nasional
Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Nasional
Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.