Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit

Kompas.com - 27/12/2021, 18:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah secara bertahap akan melakukan pelarangan ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba).

Setelah melarang ekspor bahan mentah nikel, ke depan ekspor raw material bauksit juga akan dilarang.

"Berkali-kali saya sampaikan, setop ekspor nikel. Tahun depan akhir, saya sudah berikan pemanasan terlebih dahulu setop bahan mentah bauksit," kata Jokowi saat meresmijan Pabrik Smelter Nikel PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021).

"Tahun depannya lagi, akan kita setop lagi untuk minerba yang lainya," tuturnya.

Jokowi mengatakan, larangan ekspor bahan mentah ini bertujuan untuk menciptakan hilirisasi industri di Indonesia.

Baca juga: Besok, Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Pidekso Wonogiri

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel misalnya, diklaim Jokowi, sudah mulai menunjukkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya hilirisasi industri di Tanah Air beberapa waktu terakhir.

Karena adanya kebijakan tersebut, negara-negara di dunia tak punya pilihan untuk membeli bahan mentah nikel dari Indonesia.

"Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di Tanah Air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara," ujar Jokowi.

Selain membuka lebih banyak lapangan kerja, kata Jokowi, hilirisasi industri akan memberikan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Ingin Pamerkan Produk Industri Kecil Menengah Bali di G20


Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pendapatan negara juga ikut bertambah.

"Saya perlu mengingatkan kepada kita semuanya, kepada investor, bahwa yang namanya ekspor raw material kalau sudah nikel ini akan masuk lagi ke yang namanya bauksit," kata Jokowi.

"Jadi yang ingin membangun industri, membangun untuk hilirisasi bauksit, silahkan. Karena kesempatannya hanya ada satu tahun. Setelah itu akan setop, nggak boleh lagi," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com