Setelah Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bahan Mentah Bauksit

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah secara bertahap akan melakukan pelarangan ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba).

Setelah melarang ekspor bahan mentah nikel, ke depan ekspor raw material bauksit juga akan dilarang.

"Berkali-kali saya sampaikan, setop ekspor nikel. Tahun depan akhir, saya sudah berikan pemanasan terlebih dahulu setop bahan mentah bauksit," kata Jokowi saat meresmijan Pabrik Smelter Nikel PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021).

"Tahun depannya lagi, akan kita setop lagi untuk minerba yang lainya," tuturnya.

Jokowi mengatakan, larangan ekspor bahan mentah ini bertujuan untuk menciptakan hilirisasi industri di Indonesia.

Kebijakan larangan ekspor bahan mentah nikel misalnya, diklaim Jokowi, sudah mulai menunjukkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya hilirisasi industri di Tanah Air beberapa waktu terakhir.

Karena adanya kebijakan tersebut, negara-negara di dunia tak punya pilihan untuk membeli bahan mentah nikel dari Indonesia.

"Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di Tanah Air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara," ujar Jokowi.

Selain membuka lebih banyak lapangan kerja, kata Jokowi, hilirisasi industri akan memberikan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan pendapatan negara juga ikut bertambah.

"Saya perlu mengingatkan kepada kita semuanya, kepada investor, bahwa yang namanya ekspor raw material kalau sudah nikel ini akan masuk lagi ke yang namanya bauksit," kata Jokowi.

"Jadi yang ingin membangun industri, membangun untuk hilirisasi bauksit, silahkan. Karena kesempatannya hanya ada satu tahun. Setelah itu akan setop, nggak boleh lagi," sambungnya.