Kompas.com - 24/12/2021, 09:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki rencana Indonesia mengakuisisi jet tempur kini mengerucut pada dua jenis, yakni Dassault Rafale yang diproduksi Dassault Aviation Perancis dan F-15EX buatan Boeing, Amerika Serikat.

Upaya pembelian dua jet tempur tersebut sesuai dengan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Pada saat Rapat Pimpinan TNI AU 2021, awal Februari, diketahui Indonesia akan mengakuisisi 36 unit Rafale dan 8 unit F-15EX.

Baca juga: Spesifikasi Jet Tempur Dassault Rafale yang Segera Dimiliki Indonesia, Dilengkapi Sederet Senjata Mutakhir

"Ini sudah mengerucut tetapi memang belum diputuskan. Tetapi pilihan dua, mengercut. Pertama adalah kita dapat Rafale, kedua adalah F-15 EX," ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Di sisi lain, dengan terpilihnya Rafale dan F-15EX, Indonesia dengan "berat hati" akhirnya meninggalkan rencana pembelian Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

"Mengenai Sukhoi 35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu," katanya.

Fadjar mengungkapkan, alasan Indonesia melupakan rencana pembelian Su-35 karena berkaitan dengan anggaran.

Baca juga: Indonesia Pilih Rafale dan F-15 EX, KSAU: Dengan Berat Hati, Kita Tinggalkan Rencana Pembelian Su-35

"Karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, kalau yang bayar tidak mau ke sana, kita kan enggak bisa nyebut-nyebut terus, jadi arahnya ke Rafale," kata mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II) itu.

Sanksi AS jadi ganjalan Indonesia

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menduga terdapat faktor yang membuat Indonesia akhirnya dengan "berat hati" melupakan rencana pembelian Su-35.

Menurutnya, salah satu yang membuat rencana tersebut ditinggalkan karena faktor instrumen hukum Amerika Serikat, yakni Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Hal inilah yang kemudian diyakini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Indonesia untuk melupakan Su-35 dan lebih memilih Rafale dan F-15EX.

Baca juga: Jet Tempur Siluman Su-75 “Checkmate” Jadi Bintang dalam Dubai Airshow

"Saya kira potensi ancaman sanksi (CAATSA) memang harus dipertimbangkan. Namun, faktor biaya operasional dan negosiasi yang tak kunjung menunjukkan kemajuan signifikan menurut saya adalah pertimbangan utama," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Fahmi mengatakan, gagalnya rencana pembelian Su-35 bukan juga karena faktor minimnya pengalaman Indonesia dalam mengoperasikan Sukhoi.

Tercatat, hingga kini Indonesia telah mengoperasikan dua jenis Sukhoi, yakni Su-27 dan Su-30.

Hanya saja, pemeliharaan dan perawatan kedua jet tempur ini dinilai memakan biaya tinggi.

Baca juga: Pembelian Jet Tempur Mengerucut ke Rafale dan F-15 EX, KSAU: Belum Diputuskan

"Selama ini, pemeliharaan dan perawatannya memang bisa dibilang berbiaya tinggi. Untuk MRO, kita bahkan harus bekerjasama dengan negara ketiga yaitu Belarus," terang Fahmi.

Meski demikian, Fahmi menyebut bahwa opsi Rafale dan F-15EX merupakan pilihan paling masuk akal guna menguatkan posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, termasuk mempertebal kekuatan pertahanan udara Tanah Air.

"Opsi Rafale dan F-15EX adalah pilihan masuk akal bagi Indonesia jika melihat dinamika kawasan," kata Fahmi.

Transfer teknologi wajib disertai

Fahmi menilai, yang perlu digarisbawahi dalam upaya akuisisi ini adalah mengenai pentingnya transfer teknologi.

Menurut Fahmi, dalam kesepakatan pembelian jet tempur ini wajib memperhatikan berapa pentingnya transfer teknologi disertai.

"Apa pun yang kita pilih tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek investasi, transfer teknologi dan dampaknya bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri," terang Fahmi.

Ia mengatakan bahwa transfer teknologi sangat penting dan krusial. Hal ini juga sebagaimana amanah Undang-Undang Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

"Transfer teknologi di dalamnya, adalah amanat UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Juga merupakan salah satu cara mewujudkan visi Presiden dalam rangka mengubah belanja sektor pertahanan menjadi investasi," kata Fahmi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

Nasional
TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

Nasional
Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

Nasional
Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.