Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 09/12/2021, 17:39 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com – Baru-baru ini, muncul sebuah tweet dari akun Twitter @AnonCitizenUK yang mengunggah video percakapan wawancara Chief Executive Officer (CEO) BioNTech Pfizer Ugur Sahin.

Dalam unggahan tersebut disertakan pula keterangan yang menyatakan bahwa Sahin menolak untuk divaksinasi karena alasan keamanan.

Berdasarkan hasil penelusuran, video tersebut ternyata merupakan potongan dari wawancara Ugur Sahin dengan DW News yang dilaksanakan pada Desember 2020.

Video wawancara itu telah diunggah ke kanal YouTube DW News pada 22 Desember 2020 dengan judul “BioNTech CEO Ugur Sahin: Our vaccine will likely work for mutated coronavirus variants”.

Baca juga: Dosis Ketiga Pfizer-BioNTech Diklaim Mampu Tangkal Varian Omicron

Adapun video yang diunggah akun @AnonCitizenUK merupakan potongan video pada menit 6:25 hingga 8:19.

Dalam video tersebut, Sahin sama sekali tidak menyebutkan bahwa dirinya tidak bersedia divaksinasi karena alasan keamanan.

Ia mengungkapkan bahwa belum menerima vaksin saat wawancara dilakukan. Hal ini terjadi karena Sahin bukan termasuk golongan prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Seperti diketahui, pada Desember 2020, pemerintah Jerman baru saja memulai distribusi vaksin dan menetapkan bahwa vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan pekerja esensial lain.

Baca juga: 7.800 Vial Vaksin Pfizer-BioNTech Tiba di Gorontalo

Lebih lanjut, melansir wawancara Sahin dengan media asal Inggris, The Times, pada September 2021, Sahin menegaskan, dirinya telah menerima vaksin pada Akhir Januari 2021.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa unggahan akun Twitter @AnonCitizenUK masuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau misleading content.

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 masih terus meminta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah selesai divaksinasi.

Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan Covid-19.

Baca juga: Dosis Kecil Vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech Aman untuk Anak di Bawah 11 Tahun

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 adalah 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com